Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri memperkuat sinergi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Langkah strategis ini ditegaskan dalam Rapat Pleno Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang berlangsung di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi, yang mewakili Menteri Dalam Negeri, menekankan peran krusial data kependudukan sebagai fondasi utama. “Data kependudukan menjadi basis utama dalam memastikan daftar pemilih berkelanjutan yang valid. Dukcapil berkomitmen menyediakan data yang akurat dan melakukan pemadanan secara berkala agar setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat terdaftar sebagai pemilih,” ujar Teguh dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).
Teguh menambahkan, dukungan teknis dari Dukcapil akan terus ditingkatkan melalui integrasi sistem dan koordinasi intensif dengan KPU. “Kami memastikan mekanisme pemutakhiran berjalan dengan prinsip real-time update dan keamanan data. Dengan begitu, daftar pemilih tidak hanya lengkap tetapi juga terlindungi dari potensi duplikasi maupun kesalahan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menegaskan bahwa pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan merupakan agenda vital untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. “Daftar pemilih yang akurat adalah jantung dari pemilu yang demokratis. Dengan dukungan Dukcapil dan sinergi lintas lembaga, kami memastikan setiap warga negara yang berhak memilih dapat terdaftar dengan baik. Ini adalah komitmen bersama untuk menjaga integritas pemilu,” tegas Afifuddin.
Rapat pleno tersebut juga membahas berbagai langkah strategis, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan koordinasi lintas instansi menjelang tahapan pemilu berikutnya. Diharapkan, partisipasi aktif Dukcapil akan menjadikan daftar pemilih berkelanjutan semakin kredibel, menjadi fondasi penting bagi terselenggaranya pemilu yang demokratis, transparan, dan inklusif. Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Ketua DKPP Heddy Lugito, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
