Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, secara tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Andreas memperingatkan bahwa rakyat akan menunjukkan kemarahan besar jika hak demokrasi yang telah diberikan kepada mereka ditarik kembali oleh elite politik.
“Dalam sistem demokrasi berlaku hukum yang tidak tertulis; ‘apa yang sudah diberikan kepada rakyat, pantang untuk diambil kembali’. Perubahan sistem pemilihan kita, memang cenderung terlalu cepat, dari tidak langsung oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat,” kata Andreas kepada wartawan pada Rabu (31/12/2025).
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Andreas menyoroti bahwa perubahan sistem pemilihan yang cepat juga terjadi pada pemilihan presiden, dari yang sebelumnya dipilih oleh MPR menjadi langsung oleh rakyat. Menurutnya, upaya untuk mengambil kembali hak demokrasi tersebut akan memicu reaksi keras dari masyarakat.
“Ini tentu termasuk pemilihan presiden, dari oleh MPR menjadi langsung oleh rakyat. Namun hak demokrasi yang sudah diberikan kepada rakyat ini mau diambil kembali? Saya kira rakyat akan marah, karena hak yang sudah diberikan kepada rakyat ini akan diambil lagi oleh elite-elitenya yang ingin melanggengkan kekuasaannya,” ujarnya.
Alih-alih mengembalikan sistem Pilkada ke DPRD, Andreas mengusulkan agar sistem pemilihan langsung yang saat ini berlaku justru dibenahi untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Ia menekankan pentingnya mempertahankan hak partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpinnya.
“Menurut saya, lebih baik kita benahi sistem pemilihan langsung ini untuk menjadi lebih berkualitas secara demokratis, ketimbang mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada rakyat,” ungkapnya.
Usulan Pilkada via DPRD dari Partai Golkar
Wacana Pilkada melalui DPRD ini mencuat setelah Partai Golkar merampungkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1 Tahun 2025. Dalam rapimnas tersebut, Partai Golkar menyepakati beberapa poin penting, termasuk dorongan untuk pembentukan koalisi permanen dan usulan Pilkada melalui DPRD.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam keterangan tertulis pada Minggu (21/12), menyatakan, “Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan koalisi permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan.”
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa Partai Golkar mengusulkan Pilkada dilaksanakan melalui DPRD sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. “Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” kata Bahlil.
Selain itu, Rapimnas Golkar juga merekomendasikan perbaikan dalam sistem Pemilu proporsional terbuka di Indonesia. Sejumlah elite partai politik lain, termasuk NasDem dan Gerindra, juga telah turut buka suara menanggapi usulan Pilkada dipilih oleh DPRD ini.
