Ketegangan geopolitik di Asia kembali memanas pada Selasa, 30 Desember 2025, setelah China melancarkan latihan militer skala besar yang mengepung Taiwan. Manuver ini melibatkan pengerahan 130 jet tempur dan 14 kapal perang, menjadikannya yang paling ekstensif sejak tahun 2022.
Dampak langsung dari latihan militer ini segera terasa pada sektor sipil. Kementerian Perhubungan Taiwan melaporkan bahwa lebih dari 100.000 penumpang penerbangan internasional berpotensi terdampak pada hari tersebut. Selain itu, sekitar 80 penerbangan domestik terpaksa dibatalkan akibat situasi yang memanas.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
China Gelar Latihan Tembak Langsung, Taiwan Siaga Penuh
Latihan militer China, yang diumumkan sejak Senin, dilakukan di lima sisi perairan dan udara yang mengelilingi Taiwan. Pada Selasa pagi, China bahkan melakukan latihan tembak langsung, meningkatkan eskalasi ketegangan di Selat Taiwan.
Menyikapi situasi ini, militer Taiwan berada dalam status siaga tinggi. Mereka telah mempersiapkan diri untuk melakukan latihan respons cepat, sebuah prosedur pemindahan pasukan secara cepat yang akan diaktifkan jika latihan militer China berubah menjadi serangan nyata.
Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, sebuah jet tempur Mirage 2000 Angkatan Udara Taiwan terlihat bersiap lepas landas di Pangkalan Udara Hsinchu. Kementerian Pertahanan Taiwan juga merilis video yang menampilkan persenjataan canggih mereka, termasuk sistem roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Sistem roket ini memiliki jangkauan sekitar 300 kilometer, yang secara teoritis mampu menjangkau wilayah pesisir Provinsi Fujian di China selatan jika konflik pecah.
Latar Belakang Ketegangan China-Taiwan
Hubungan antara China dan Taiwan memang telah memanas dalam beberapa bulan terakhir. China secara konsisten menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang memisahkan diri, sementara Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara berdaulat dengan pemerintahan sendiri.
Situasi semakin tegang setelah Amerika Serikat mengizinkan pembelian senjata senilai US$11 miliar (sekitar Rp184 triliun) oleh Taiwan. Kesepakatan ini dipandang China sebagai campur tangan dalam urusan internalnya dan pemicu ketidakstabilan regional.
