Kepala Lembaga Peradilan Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi “perusuh” di tengah gelombang demonstrasi yang telah berlangsung lebih dari sepekan. Pernyataan ini disampaikan pada Senin (5/1) menyusul aksi protes yang meluas di berbagai kota dan di sejumlah titik berujung korban jiwa.
Meski demikian, Ejei menekankan bahwa pemerintah Iran tetap mengakui hak publik untuk menyampaikan protes secara damai dan mendengarkan kritik yang disampaikan. Ia juga membedakan antara para pemrotes yang menyampaikan keluhan dengan pihak-pihak yang melakukan perusakan.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks melalui mureks.co.id.
“Saya menginstruksikan Jaksa Agung dan Jaksa Penuntut di seluruh negeri untuk bertindak sesuai hukum dan dengan ketegasan terhadap para perusuh dan pihak-pihak yang mendukung mereka, tanpa menunjukkan keringanan atau toleransi,” ujar Ejei, seperti dikutip kantor berita peradilan Mizan.
Tanggapan Internasional dan Peringatan AS
Pernyataan Ejei muncul tak lama setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan peringatan keras. Trump menyatakan Iran terus dipantau dan akan “mendapat pukulan sangat keras dari AS” jika aparat membunuh lebih banyak demonstran. Peringatan ini disampaikan Trump di atas pesawat Air Force One setelah AS melancarkan serangan ke Venezuela akhir pekan lalu.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, juga turut angkat bicara. Melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, Guterres mendesak Iran untuk menghormati hak warga negara dalam melakukan aksi protes secara damai. Ia juga menekankan pentingnya mencegah jatuhnya korban tambahan.
“Setiap individu harus diizinkan untuk berunjuk rasa secara damai dan menyampaikan keluhan mereka,” tegas Guterres.
Awal Mula dan Dampak Demonstrasi
Aksi protes di Iran pertama kali pecah pada 28 Desember 2025, ketika para pedagang di ibu kota Teheran menggelar mogok kerja. Mereka memprotes tingginya harga kebutuhan pokok dan stagnasi ekonomi yang berkepanjangan. Seiring waktu, demonstrasi menyebar ke berbagai kota lain dan berkembang menjadi tuntutan politik.
Menurut pantauan Mureks, aksi protes telah terjadi di 23 dari 31 provinsi di Iran dan memengaruhi setidaknya 45 kota. Mayoritas aksi berlangsung di kota-kota kecil dan menengah, terutama di wilayah barat Iran. Sejak 30 Desember 2025, sedikitnya 12 orang dilaporkan tewas dalam bentrokan lokal, termasuk anggota aparat keamanan.
Mizan juga melaporkan bahwa aparat intelijen kepolisian di Teheran berhasil mengidentifikasi lokasi persembunyian yang diduga digunakan oleh para perusuh. Dari lokasi tersebut, polisi menyita senjata, amunisi, serta bahan-bahan untuk merakit bom rakitan.
Tekanan Ekonomi dan Respons Pemerintah
Mureks mencatat bahwa perekonomian Iran memang tengah tertekan oleh sanksi internasional yang ketat. Nilai tukar mata uang rial dilaporkan telah anjlok lebih dari sepertiga terhadap dolar AS sepanjang tahun lalu, sementara inflasi menembus dua digit.
Sebagai upaya meringankan beban ekonomi warganya, pada Minggu (4/1), pemerintah Iran mengumumkan pemberian tunjangan bulanan bagi seluruh warga negara. Nilai tunjangan tersebut setara sekitar 3,5 persen dari rata-rata upah bulanan.
Menanggapi situasi ini, harian reformis Arman Melli pada Senin (5/1) menulis bahwa otoritas Iran telah “mendengar suara para demonstran”. Namun, surat kabar konservatif Javan dan Kayhan justru menuding Amerika Serikat dan Israel berada di balik dukungan finansial terhadap para perusuh, menunjukkan polarisasi pandangan di media lokal.
