Keuangan

Kementerian Perindustrian Umumkan Prioritas Pemulihan Industri Kecil Terdampak Bencana di Aceh dan Sumatera Barat Mulai 2026

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan program pemulihan bagi industri kecil yang terdampak bencana di Sumatera akan mulai bergulir pada tahun 2026. Fokus utama program ini diarahkan ke Provinsi Aceh dan Sumatera Barat, mengingat tingkat dampak bencana yang lebih besar di kedua wilayah tersebut.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Eko S.A. Cahyanto, menjelaskan bahwa rancangan kegiatan telah disiapkan untuk secara khusus mengupayakan pemulihan industri kecil di tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, verifikasi langsung akan dilakukan di awal tahun 2026 untuk memastikan industri-industri kecil yang terdampak di Aceh dan Sumatera Barat dapat segera memulai kembali aktivitasnya.

Liputan informatif lainnya tersedia di Mureks. mureks.co.id

Intervensi Bertahap untuk Pemulihan Industri

Program pemulihan dirancang secara bertahap dengan berbagai intervensi. Kemenperin akan menyediakan bantuan mesin dan peralatan sederhana, penyediaan starter kit usaha termasuk bahan baku, serta pengembangan produk kebutuhan dasar dan fast moving. Selain itu, pendampingan teknis dan fasilitasi kemitraan juga akan diberikan guna memperluas akses pasar.

Pendampingan teknis juga mencakup penguatan kewirausahaan di daerah terdampak. Skema pelaksanaan program ini akan melibatkan penugasan dan sinergi lintas kementerian serta lembaga terkait.

“Untuk tahun 2026 ini kami sudah merancang kegiatan untuk secara khusus fokus mengupayakan pemulihan industri kecil yang ada di tiga provinsi terdampak. Namun dari identifikasi yang kami lakukan karena sebagian besar ada di Provinsi Aceh dan di Sumatera Barat nanti akan kami lakukan verifikasi secara langsung di awal tahun 2026 untuk memastikan agar industri-industri kecil yang terdampak di sana bisa segera memulai lagi aktivitasnya,” ujar Eko di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Eko menambahkan bahwa persiapan program masih terus berjalan dengan melibatkan seluruh unit di lingkungan Kemenperin, dibantu oleh Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) yang memiliki satuan kerja di daerah terdampak. Program ini nantinya akan diusulkan oleh Menteri Perindustrian kepada Presiden karena terkait dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dampak Bencana pada Sektor Industri

Data Kemenperin menunjukkan bahwa dampak bencana menjangkau berbagai sektor industri di Sumatera. Sektor industri agro menjadi yang paling terdampak dengan total 34 industri, terdiri atas 28 industri di Sumatera Utara dan enam industri di Sumatera Barat. Sementara itu, sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika mencatat lima industri terdampak di Sumatera Utara.

Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil juga tidak luput dari dampak, dengan tiga industri terdampak di Aceh dan satu industri di Sumatera Barat. Dampak terluas tercatat pada sektor industri kecil dan menengah (IKM), di mana lebih dari 2.000 unit usaha terdampak. Rinciannya adalah 1.647 IKM di Aceh, 52 IKM di Sumatera Utara, dan 367 IKM di Sumatera Barat.

Kemenperin juga mengidentifikasi tujuh dampak utama akibat bencana yang menghambat operasional industri:

  • Gangguan akses jalan dan jembatan.
  • Terganggunya rantai pasok.
  • Penurunan kapasitas produksi hingga penghentian sementara.
  • Kendala logistik dan distribusi antardaerah.
  • Dampak terhadap tenaga kerja.
  • Ketergantungan pada infrastruktur pendukung.
  • Pemulihan operasional yang berlangsung bertahap.

Menjaga Ketersediaan Barang Bantuan

Selain fokus pada pemulihan industri terdampak, Kemenperin juga meminta pelaku industri nasional untuk menjaga produksi barang bantuan bencana. Langkah ini penting untuk menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.

“Secara langsung juga Kementerian Perindustrian menerima bantuan dari pelaku usaha industri dan masyarakat termasuk internal dari Kementerian Perindustrian yang sudah kami deploy langsung ke tiga provinsi tersebut. Bapak Menteri sendiri juga menyerahkan langsung beberapa alat komunikasi ke satuan kerja kami yang ada di Banda Aceh, Medan, dan Padang,” tutup Eko.

Mureks