Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengambil langkah konkret untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi pengusaha di Indonesia. Kemenkeu membentuk tim debottlenecking yang bertugas menerima aduan permasalahan dari para pelaku usaha. Kanal pengaduan resmi telah dibuka sejak 16 Desember 2025 melalui laman https://lapor.satgasp2sp.go.id/.
Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyambut positif inisiatif ini. Kebijakan tersebut dinilai sebagai upaya nyata pemerintah dalam menindaklanjuti hambatan struktural yang selama ini menghambat pelaku usaha. HKI melihat langkah ini sebagai sinyal kuat komitmen pemerintah untuk menjaga iklim investasi dan mendorong pertumbuhan industri nasional.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyatakan bahwa kebijakan debottlenecking mencerminkan pendekatan pemerintah yang lebih responsif dan solutif. Pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi persoalan riil di lapangan, khususnya terkait pembiayaan, perizinan, dan perdagangan. Ketiga aspek tersebut selama ini menjadi penghambat utama dalam realisasi investasi dan ekspansi industri di berbagai kawasan di Indonesia.
“Bagi dunia usaha, yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan yang baik di atas kertas, tetapi juga kepastian dalam implementasi. Sidang debottlenecking yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan hambatan investasi diselesaikan secara lintas sektor dan tidak berlarut-larut,” ujar Ma’ruf dalam keterangannya pada Selasa (23/12/2025).
Sebagai asosiasi yang menaungi pengelola kawasan industri, HKI memandang upaya debottlenecking sebagai langkah strategis. Kebijakan ini berpotensi memberikan dampak langsung terhadap percepatan investasi di Indonesia.
Empat Manfaat Utama Kebijakan Debottlenecking
- Mempercepat implementasi investasi di kawasan industri.
- Meningkatkan kepastian regulasi dan prosedur operasional.
- Mendorong sinergi pemerintah dan pelaku industri dalam menyelesaikan persoalan secara cepat dan transparan.
- Mendukung pencapaian target pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja pada tahun 2026.
Lebih lanjut, HKI menekankan bahwa debottlenecking idealnya tidak berhenti pada penyelesaian kasus administratif per kasus. Kebijakan ini diharapkan mampu melahirkan reformasi proses jangka panjang, sehingga hambatan serupa tidak terus berulang dan iklim usaha menjadi semakin efisien serta kompetitif.
“Debottlenecking akan jauh lebih berdampak apabila diikuti dengan perbaikan sistem dan prosedur yang bersifat permanen. Di sinilah pentingnya menjadikan temuan-temuan dari sidang debottlenecking sebagai dasar penyempurnaan kebijakan ke depan,” kata Ma’ruf.
HKI menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam proses tersebut. Asosiasi ini siap menyampaikan masukan berbasis pengalaman lapangan dari pengelola kawasan industri dan pelaku usaha. Kolaborasi kuat antara pemerintah dan dunia industri diyakini menjadi kunci dalam menciptakan iklim investasi yang efisien, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global.
