JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat upaya pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, khususnya menjelang Bulan Suci Ramadan 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi secara cepat dan tepat.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam fase pemulihan ini. “Pemulihan pascabencana bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara cepat. Titik distribusi bahan makanan yang masih terhambat harus benar-benar dicek agar tidak mengganggu stok pangan masyarakat Aceh,” ujar Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Artikel informatif lainnya dapat dibaca melalui Mureks. mureks.co.id
Selain itu, pemerintah juga fokus pada kelancaran distribusi pangan, ketersediaan air bersih untuk minum dan bersuci, dukungan sandang, serta percepatan pemindahan pengungsi dari tenda ke hunian sementara. Menurut Mureks, upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam penanganan bencana yang komprehensif.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci
Safrizal menambahkan bahwa seluruh pekerjaan infrastruktur harus berjalan paralel. “Seluruh pekerjaan harus dilakukan secara paralel, mulai dari jalan dan jembatan, normalisasi sungai, tanggul, listrik, hingga komunikasi. Integrasi dan kolaborasi lintas K/L di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas Nasional menjadi kunci agar pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Dalam rangka mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dan kepemimpinan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Nasional Pemulihan Pascabencana, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menggelar rapat koordinasi. Rapat ini melibatkan lintas kementerian/lembaga bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI untuk mempercepat pemulihan di Aceh.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah membentuk Satgas Nasional Pemulihan Pascabencana yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Seluruh kementerian dan lembaga yang hadir sepakat untuk memperkuat sinergi dan meniadakan ego sektoral demi proses pemulihan yang cepat, terintegrasi, dan memastikan kehadiran pemerintah dirasakan masyarakat terdampak.
Capaian dan Prioritas Pemulihan
Sejumlah capaian telah dilaporkan dalam rapat tersebut:
- Sektor Pendidikan: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah membersihkan 2.756 sekolah terdampak dan memulai kembali pembelajaran di 2.468 sekolah. Selain itu, 18 tenda belajar telah didirikan, dengan 80 tenda belajar tambahan akan didistribusikan. Kemendikdasmen juga menyalurkan 15.500 paket school kit serta tunjangan khusus guru terdampak senilai Rp15,7 miliar yang ditransfer langsung ke rekening penerima.
- Sektor Kesehatan: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menurunkan sekitar 3.300 tenaga kesehatan dan mengaktifkan seluruh fasilitas layanan kesehatan. Meskipun demikian, masih terdapat tiga puskesmas yang memerlukan relokasi.
Rapat juga menekankan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di sejumlah wilayah terdampak. Ketua Posko Pemulihan Bencana DPR RI sekaligus Anggota DPR RI, TA Khalid, bersama Safrizal selaku Koordinator Lintas Sektor, menyepakati sejumlah poin prioritas penanganan pada tahap pemulihan:
- Percepatan pembangunan dan perbaikan jembatan.
- Pemulihan akses jalan penghubung desa dan antarwilayah.
- Pengaktifan kembali fasilitas kesehatan dan pendidikan.
- Percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
- Normalisasi sungai, rehabilitasi tanggul dan bendungan.
- Pemulihan akses jalan nasional.
Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR) menyampaikan bahwa penanganan telah dilakukan di seluruh kabupaten/kota terdampak dan akan terus dikerjakan secara simultan berbasis skala prioritas, termasuk pemantauan teknis jembatan Bailey agar dapat berfungsi secara optimal.
Pertemuan penting ini diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kemendikdasmen, Kementerian Perhubungan, Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Keuangan, Kementerian PPPA, BP BUMN, Satgas Darurat Jembatan, unsur TNI, BUMN, serta pemerintah daerah. Tujuan utama rapat adalah memperoleh pembaruan progres pemulihan dari masing-masing penanggung jawab lintas sektor.
Referensi penulisan: koran-jakarta.com
