Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) dalam laporan The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2025 mengungkapkan fakta mengejutkan: 43,5 persen penduduk Indonesia tidak mampu membeli pangan sehat. Kondisi ini diperparah dengan posisi Indonesia di Global Hunger Index (GHI) 2025 yang menempati peringkat ke-70 dari 123 negara, menandakan level kelaparan masyarakat masih berada pada tingkat moderat.
Data tersebut menggarisbawahi urgensi intervensi negara, terutama bagi keluarga prasejahtera yang sebagian besar pendapatannya habis untuk belanja pangan. Kenaikan harga sekecil apa pun di pasar dapat membuat pangan bergizi menjadi barang mewah yang tak terjangkau, memicu masalah gizi serius di berbagai daerah.
Pembaca dapat menelusuri artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Kisah pilu datang dari Kabupaten Kaur, Bengkulu, yang diceritakan oleh Kasmi Harasti, seorang relawan di dua dapur SPPG. Saat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibagikan di sekolah-sekolah Desa Suka Bandung dan Tanjung Iman, seorang siswa memilih menyimpan telur rebus yang menjadi menu hari itu. “Ketika ditanya apakah ia tidak menyukai menu tersebut, siswa itu menjawab bahwa ia sangat menyukai telur. Namun, ia memilih menyimpannya untuk diberikan kepada ayahnya, karena di rumah mereka jarang mengkonsumsi telur rebus,” tutur Kasmi.
Kisah tersebut menjadi cerminan bahwa negara perlu hadir untuk memastikan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya di daerah terpencil yang minim akses terhadap sumber protein seperti telur, ayam, daging, atau ikan laut. Program MBG dinilai krusial untuk mengatasi masalah serius ini.
Tantangan Pemenuhan Gizi dan Peran MBG
Menurut catatan Mureks, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2025 melaporkan bahwa keluarga miskin atau prasejahtera mencapai 8,47 persen dari total populasi. Angka ini diperkirakan mencakup 2,16 juta jiwa ibu hamil, ibu menyusui, bayi (0-11 bulan), dan baduta (12-23 bulan). Sementara itu, siswa SD hingga SMA dari keluarga prasejahtera mencapai 3,33 juta jiwa. Dengan demikian, program MBG dinilai tepat untuk membuka akses pangan bergizi bagi jutaan keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia.
Dari sudut pandang ahli kesehatan, asupan gizi pada masa kandungan hingga anak berusia 3 tahun sangat krusial untuk optimalisasi perkembangan otak. Prof. Dr. dr. Soedjatmiko, SpA (K), MSi, Dokter Spesialis Anak sekaligus Konsultan Tumbuh Kembang Pediatri Sosial, menekankan pentingnya pemberian asupan bernutrisi secara konsisten setiap hari.
“Sejak di dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun (1000 hari pertama kehidupan), struktur makro dan mikro otak sedang dibentuk secara masif. Proses ini menuntut asupan nutrisi lengkap tanpa jeda. Jika MBG tidak konsisten diberikan setiap hari, maka pertumbuhan struktur otak janin dan bayi berisiko tidak optimal. Kualitas nutrisi pada periode emas inilah yang kelak menentukan kualitas kesehatan dan produktivitas manusia saat dewasa,” terang Prof. Soedjatmiko.
Namun, Prof. Soedjatmiko juga menggarisbawahi bahwa implementasi MBG untuk ibu hamil, menyusui, bayi, dan balita jauh lebih rumit dibandingkan kelompok usia sekolah. “Bagaimana memastikan ibu hamil di pelosok mendapatkan asupan setiap hari jika tidak bisa ke Puskesmas? Sistem pengantaran ke rumah menjadi kunci, namun memerlukan manajemen pengantaran yang jelas,” sarannya. Ia menambahkan, MBG yang tepat sasaran untuk kelompok ini memiliki manfaat jangka panjang yang jauh lebih besar dan efisiensi dana yang signifikan, sementara keluarga mampu bisa mandiri.
Selain itu, Prof. Soedjatmiko menyarankan agar MBG dibarengi dengan program percontohan pengolahan bahan pangan lokal. “Agar keluarga mereka mampu menyiapkan makanan bergizi secara mandiri dan tidak selamanya bergantung pada bantuan,” tegasnya.
MBG sebagai Investasi Ekonomi Jangka Panjang
Dari aspek pembangunan ekonomi, program MBG juga dilihat sebagai investasi strategis untuk membangun infrastruktur manusia Indonesia. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyampaikan bahwa MBG berpotensi berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
M Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, menjelaskan bahwa proyeksi ini merupakan hasil riset menggunakan model Overlapping Generation Indonesia (OG IDN). “PDB atau GDP meningkat moderat dengan puncaknya di angka 0,15 sampai 0,17 persen pada awal 2040-an,” ucap Rizal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kecerdasan dan kesehatan masyarakat hari ini adalah modal utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Meski demikian, implementasi program ini tentu tidak mudah dan memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar MBG bisa tepat sasaran dan berdampak lebih luas.
