Intervensi militer Amerika Serikat (AS) di Venezuela pada awal Januari 2026 menjadi sorotan tajam dunia internasional. Peristiwa penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya oleh militer AS pada 3 Januari 2026 di wilayah yurisdiksi Venezuela ini, meskipun dinilai melanggar hukum internasional, menunjukkan kembali kekuatan digdaya militer AS.
Menurut Fathurrahman Yahya, seorang Dosen dan Pemerhati Politik Internasional dari Universitas Sahid Jakarta, kejadian ini bukan sekadar peristiwa regional. Ia merupakan penanda lahirnya tatanan dunia baru, di mana AS kembali menegaskan diri sebagai kekuatan hegemoni tunggal dengan pendekatan unilateralisme. Hal ini sejalan dengan doktrin “Make America Great Again” (MAGA) yang dipopulerkan Donald Trump, serta “America for Americans” dari Presiden James Monroe tahun 1823.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Kebangkitan Unilateralisme di Bawah Trump
Donald Trump, yang dilantik untuk kedua kalinya sebagai Presiden AS pada Januari 2025, tampaknya menemukan momentum bagi slogan MAGA-nya di periode kedua pemerintahannya (2025-2029). Dalam ringkasan Mureks, petualangan politik, diplomatik, dan militer Trump dalam satu tahun terakhir mencakup Timur Tengah, Asia, Afrika, Eropa Timur, dan Amerika Latin.
Beberapa bulan setelah dilantik, Presiden Trump mengguncang perdagangan global dengan kebijakan politik ekonominya yang kontroversial. Ia menaikkan tarif impor secara fantastis, mulai dari 15% hingga lebih dari 50% bagi banyak negara. Kebijakan ini, menurut analisis, berhasil melakukan pemetaan ulang negara-negara sebagai kawan atau lawan, mempertegas posisi AS dalam konteks bipolaritas tatanan dunia pasca-Perang Dingin.
Bipolaritas Semu dan Tantangan Hegemoni AS
Dalam beberapa dekade terakhir, dunia tampak terbelah dalam dua kutub besar: Amerika Serikat di satu sisi, dan blok penantang hegemoni AS di sisi lain, seperti China, Rusia, serta sejumlah negara Global South yang tergabung dalam BRICS. Namun, situasi ini kerap disebut sebagai “bipolaritas semu” karena tidak simetris seperti pada era Perang Dingin.
Pada era Perang Dingin, dunia terbelah jelas dalam dua blok ideologis yang relatif seimbang. Kini, meskipun negara-negara seperti Rusia, China, Korea Utara, Iran, dan Kuba terafiliasi sebagai penantang, mereka bukan suatu kesatuan blok yang utuh. Setiap negara menempatkan posisinya sebagai pemain dengan keunggulan dan kekuatan masing-masing.
- Kebangkitan China: Terus bergeliat di sektor ekonomi, teknologi tinggi, hingga industri pertahanan, namun dibayangi ancaman kemerdekaan Taiwan yang didukung Amerika Serikat.
- Ekspansi Rusia: Pengaruhnya di Timur Tengah dan Afrika dibayangi distabilitas melalui perang melawan Ukraina.
- Amerika Latin: Kawasan ini, yang mulai bersentuhan dengan pengaruh China dan Rusia, kini sedang diganggu oleh intervensi AS.
AS tetap merasa unggul dalam militer, finansial, dan kendali institusi global. Kubu penantang lebih bersifat reaktif dan tidak memiliki kesatuan ideologi yang kuat, sehingga bisa dilemahkan. AS, di bawah pemerintahan Trump, berupaya memaksakan kembali kepemimpinan globalnya dengan semangat MAGA, bahkan dengan pendekatan kekuatan militer seperti yang terjadi di Venezuela.
Paradoks Demokrasi dan HAM: Standar Ganda AS
Doktrin MAGA menjadi fondasi ideologis dari konfigurasi hegemoni geopolitik regional dan global. MAGA bukan sekadar slogan populis domestik, melainkan strategi geopolitik neo-hegemoni ala Monroe. Dalam logika MAGA, multilateralisme dianggap menghambat kepentingan nasional AS, sehingga memicu tindakan sepihak dalam bingkai proteksionisme.
Di sini, standar ganda menjadi nyata. Demokrasi dan HAM, yang sering diperlakukan sebagai instrumen politik luar negeri, bukan lagi menjadi nilai universal yang konsisten diterapkan, melainkan hanya sebagai instrumen dominasi hingga hegemoni. Intervensi militer AS ke Venezuela memperkuat persepsi standar ganda Barat-AS: agresivitas atas nama demokrasi dan HAM, tetapi selektif dalam implementasinya.
Amerika Serikat mungkin kembali unggul secara strategis, tetapi semakin sulit mengeklaim kepemimpinan moral. Dunia memasuki fase pascaliberal, bukan lagi tatanan berbasis norma dan konsensus multilateral, melainkan tatanan bebas moral dan hanya berbasis kekuatan (power-based order).
Venezuela: Titik Eksperimen Doktrin Monroe
Intervensi militer AS di Venezuela menjadi contoh konkret sekaligus eksperimen sejarah lahirnya doktrin MAGA di kawasan Amerika Latin sebagai perpanjangan doktrin Monroe di era pemerintahan Trump. Venezuela bukan hanya penting secara geopolitik, melainkan juga strategis secara ekonomi karena memiliki cadangan minyak terbesar di dunia.
Catatan Mureks menunjukkan, cadangan minyak Venezuela yang mencapai 303 miliar barel kini bernilai sekitar USD 17,3 triliun, berdasarkan harga minyak USD 57 per barel (Business Today, 2026). Dengan fakta itu, intervensi AS ke Venezuela dapat dibaca sebagai upaya mengukuhkan pengaruh Washington, mengamankan energi, menekan pengaruh China dan Rusia di Amerika Latin, sekaligus menghidupkan kembali semangat doktrin Monroe—“America for Americans”.
Gagasan Monroe, yang dirumuskan Presiden AS James Monroe pada tahun 1823, bertujuan menegaskan pengaruh AS di kawasan Amerika Latin dan mencegah potensi kembalinya kolonisasi Eropa, menjadikan Amerika Latin “halaman belakang eksklusif” bagi AS sebagai benteng dari infiltrasi asing.
Dampak Global dan Tantangan bagi Indonesia
Langkah yang dilakukan AS ini membawa dampak luas bagi sistem internasional. Dunia semakin terfragmentasi ke dalam blok-blok geopolitik. Di satu sisi, negara-negara sekutu AS—NATO, Jepang, Korea Selatan, dan sebagian Amerika Latin—menguatkan barisan bersama Amerika Serikat. Di sisi lain, China dan Rusia mempererat kerja sama strategis, termasuk negara-negara yang selama ini resisten terhadap dominasi Barat, seperti Iran dan Korea Utara.
Pada blok yang lain, negara-negara selatan (Global South), termasuk yang baru bergabung dalam BRICS, masih ambigu berada di antara lingkaran blok kekuatan-kekuatan tersebut. Mereka tidak sepenuhnya menyatakan anti-hegemoni AS, tetapi merasa khawatir dan skeptis terhadap tatanan liberal Barat.
Dunia pasca-Venezuela bukan dunia tanpa aturan, melainkan dunia dengan aturan yang ditentukan oleh yang paling kuat. Jika Perang Dingin merupakan pertarungan ideologi, era baru tatanan dunia ini adalah pertarungan kepentingan tanpa moral universal. Intervensi AS ke Venezuela lebih mencerminkan perang kepentingan geopolitik dan strategis: energi, pengaruh kawasan, serta membendung ekspansi pengaruh China dan Rusia.
Bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dinamika ini perlu dicermati secara serius. Tampaknya, hegemonisme bangkit dengan wajah baru. Politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif tidak lagi cukup hanya sebagai slogan, tetapi juga harus menjadi strategi nyata untuk bertahan dan berperan di tengah dunia yang semakin tidak ramah terhadap yang lemah.
