Indonesia secara resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026. Penetapan ini bertepatan dengan dua dekade berdirinya lembaga HAM global tersebut.
Pengumuman resmi dilakukan dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 di Jenewa, Swiss, yang sekaligus menjadi rapat organisasi pertama Dewan HAM PBB tahun ini. Sebelumnya, negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) telah menyepakati pencalonan Indonesia melalui mekanisme pemilihan kawasan, sebagaimana diumumkan Kementerian Luar Negeri RI pada 23 Desember 2025.
Pembaca dapat menelusuri artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Untuk mencapai posisi ini, pemerintah Indonesia melalui koordinasi Kementerian Luar Negeri, menggerakkan seluruh perwakilan diplomatik di luar negeri. Pendekatan intensif juga dilakukan kepada perwakilan negara sahabat yang berada di Jakarta. Strategi ini sejalan dengan arahan pimpinan nasional untuk memperkuat peran Indonesia dalam forum multilateral.
Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa akan memainkan peran sentral dalam pelaksanaan tugas ini, didukung oleh PTRI New York serta perwakilan RI lainnya. Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Mureks mencatat bahwa Duta Besar Sidharto memiliki rekam jejak diplomasi yang panjang, termasuk sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
Sepanjang tahun 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sesuai agenda kerja tahunan lembaga tersebut. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia akan dijalankan secara objektif, inklusif, dan berimbang dalam menangani berbagai isu hak asasi manusia. Indonesia berkomitmen mengedepankan prinsip imparsialitas, objektivitas, dan transparansi selama menjalankan presidensi.
Fokus utama kepemimpinan Indonesia adalah membangun kepercayaan, memperkuat dialog lintas kawasan, serta mendorong partisipasi konstruktif seluruh pemangku kepentingan. Tema yang diusung dalam presidensi ini adalah “A Presidency for All”, yang merefleksikan tekad untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, dan menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB sebagai bagian penting dari sistem multilateral global.
Presidensi Indonesia pada 2026 ini merupakan yang pertama sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006, mengikuti mekanisme kepemimpinan yang bergilir antar kelompok kawasan. Hingga saat ini, Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB. Indonesia juga pernah dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB, yakni pada 2009 oleh Duta Besar Dian Triansyah Djani dan pada 2024 oleh Duta Besar Febrian A. Ruddyard. Bahkan, sebelum Dewan HAM PBB berdiri, Indonesia telah memimpin Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada 2005 melalui Duta Besar Makarim Wibisono.
