Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, melakukan kunjungan ke gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Kamis (11/12/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan audiensi terkait upaya pencegahan dan penyelamatan aset negara di wilayah Jawa Barat.
Fokus Penyelamatan Aset dan Lingkungan
Dedi Mulyadi menyatakan bahwa kunjungannya ke KPK berfokus pada beberapa agenda penting. “Ya saya ke bidang pencegahan, ngurusin normalisasi sungai, penyelamatan aset negara, dan upaya kita melakukan penghijauan di areal-areal tanah-tanah negara di Jawa Barat,” ungkap Dedi di gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Ia menambahkan bahwa sejak memimpin Jawa Barat, penataan lingkungan selalu menjadi prioritas. “Dalam konservasi-konservasi penataan lingkungan ini, kita pasti bersinggungan dengan tanah-tanah negara baik yang dikuasai oleh kelembagaan negara maupun oleh BUMN,” jelasnya.
Koordinasi dengan BUMN dan Pemerintah Daerah
Dalam audiensi tersebut, Dedi Mulyadi tidak datang sendiri. Ia turut mengajak perwakilan dari sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan jajaran pemerintah daerah. Pihak yang hadir antara lain perwakilan dari Perum Jasa Tirta, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
“Saya dengan teman-teman perkebunan, Perhutani, juga bupati kebetulan menemani saya. Saya meminta jajaran BUMN seperti PJT, PTPN, kemudian BBWS untuk bersama-sama ke sini agar seluruh aset-aset yang ada di Jawa Barat terjaga,” ujar Dedi.
Tujuan utama dari koordinasi lintas sektoral ini adalah untuk memastikan seluruh aset negara di Jawa Barat dapat terjaga dengan baik. Selain itu, diharapkan fungsi-fungsi vital seperti sungai, hutan, dan perkebunan dapat kembali optimal demi mencegah terjadinya bencana.
“Dan fungsi-fungsi sungai, fungsi hutan, fungsi perkebunan berfungsi kembali sehingga bencana terhindari,” tutupnya.
