Dunia yang kita tempati hari ini telah bergeser jauh dari bayangan para arsitek ekonomi di penghujung abad ke-20. Jika dulu runtuhnya tembok-tembok penghalang perdagangan dirayakan sebagai gerbang kemakmuran, kini justru tembok-tembok baru sedang dibangun. Tembok-tembok ini bukan dari batu bata, melainkan berupa tarif, subsidi, dan larangan ekspor yang kian marak.
Narasi besar tentang globalisasi tanpa sekat (borderless) kini mulai terdengar bak dongeng klasik. Pergeseran tektonik dalam tata kelola ekonomi dunia ini bukan lagi sekadar riak kecil, melainkan gelombang pasang yang nyaris mengubah arah navigasi seluruh bangsa.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca melalui Mureks. mureks.co.id
Revolusi Sunyi di Balik Retorika “America First”
Apa yang dimulai dari cuitan-cuitan keras Donald Trump di periode pertama pemerintahannya ternyata bukan sekadar anomali sejarah. Menurut Mureks, fenomena ini adalah pelatuk dari revolusi sunyi yang telah lama mengendap di bawah permukaan. Namun, menyalahkan Trump seorang tentu tidak adil secara intelektual.
Di balik retorika “America First”, terdapat kegusaran mendalam terhadap China. Negeri Tirai Bambu itu dianggap telah memanipulasi sistem dan institusi internasional. China “dituduh” menggunakan dalih globalisasi dan perdagangan bebas untuk mendulang kemakmuran demi memperkuat industri domestiknya, sembari secara sistematis menjaga gerbang pasarnya tetap tertutup rapat bagi pemain asing melalui berbagai bentuk tembok birokrasi dan proteksi terselubung.
“Pandemi” Nasionalisme Ekonomi Global
Kini, virus nasionalisme ekonomi tersebut telah menjadi “pandemi” global yang melampaui batas-batas ideologi dan geografi. Beberapa contoh nyata dari fenomena ini dapat dilihat di berbagai belahan dunia:
- Jepang: Sanae Takaichi membawa narasi kemandirian ekonomi yang sangat lantang sebagai respons atas kerentanan rantai pasok negeri Sakura.
- Uni Eropa: “Otonomi strategis” (strategic autonomy) kini menjadi mantra baru yang sering diucapkan di setiap pertemuan puncak di Brussels. Istilah ini merujuk pada upaya untuk melepaskan ketergantungan kronis pada Beijing sekaligus menjaga jarak dari ketidakpastian politik di Washington.
- Indonesia: Kebijakan hilirisasi nikel dan sumber daya alam lainnya kini menjadi narasi ekonomi politik baru bagi kedaulatan ekonomi nasional.
Tak pelak, Mureks mencatat bahwa kini kita sedang berada dalam babak baru sejarah. Efisiensi ekonomi harus bertekuk lutut di hadapan kepentingan kedaulatan dan keamanan nasional.
Dilema Eksistensial Nasionalisme Ekonomi
Secara intelektual, untuk memahami nasionalisme ekonomi secara jernih, kita harus berani melampaui definisi sempit tentang proteksionisme konvensional. Marvin Suesse dalam bukunya The Nationalist Dilemma (2023) menjelaskan bahwa nasionalisme ekonomi pada intinya adalah upaya untuk menyelaraskan batas-batas ekonomi dengan batas-batas identitas dan kedaulatan bangsa.
Suesse memberikan perspektif yang cukup manusiawi bahwa fenomena ini bukanlah gejala penyakit “mental kolektif”, melainkan respons rasional terhadap ketimpangan internasional. “Ketika negara merasa harga dirinya mulai terganggu karena tertinggal secara ekonomi atau merasa identitasnya terancam oleh dominasi arus modal asing yang dianggap tidak nasionalis, kemudian proteksi menjadi tameng yang dianggap cukup masuk akal,” ujar Suesse.
Meski begitu, kata Suesse, tameng tersebut juga menyimpan paradoks yang cukup pelik. Para nasionalis di seluruh dunia sejatinya sedang terjepit di antara dua aspirasi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada dorongan kuat untuk melakukan isolasi demi melindungi ekonomi domestik. Namun di sisi lain, juga ada ambisi besar untuk berekspansi dan mendorong akselerasi pembangunan.
Masalahnya, tanpa aliran modal, teknologi, dan kerja sama internasional, negara mustahil bisa mengejar ketertinggalan industri dalam waktu cepat. “Inilah dilema yang sedang dihadapi oleh banyak negara berkembang hari ini, termasuk Indonesia,” kata Suesse. Kita ingin berdaulat penuh atas sumber daya yang kita miliki, tapi pada saat yang sama kita juga masih sangat membutuhkan investasi dan transfer teknologi dari negara lain agar kedaulatan tersebut bisa semakin berotot.
Perspektif yang lebih teknokratis, namun tetap skeptis, ditawarkan oleh Jérémie Cohen-Setton, Madi Sarsenbayev, dan Monica de Bolle dalam karya terbaru mereka, The New Economic Nationalism (2025).
