JAKARTA, Mureks – Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodríguez, secara tegas menolak desakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menginginkan kepatuhan dari Caracas. Penolakan ini menjadi sorotan utama dalam perkembangan politik global pada Senin, 05 Januari 2026.
Sikap Delcy Rodríguez ini bertolak belakang dengan klaim Donald Trump yang sebelumnya menyatakan bahwa presiden sementara Venezuela tersebut siap untuk bekerja sama dengan AS. Menurut Mureks, ketegangan antara kedua negara semakin memuncak setelah Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menegaskan bahwa Washington akan melanjutkan kampanye tekanan, termasuk blokade minyak, dan mengharapkan rezim Venezuela mematuhi tuntutan Amerika.
Baca liputan informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Di tengah situasi tersebut, Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino, mengklaim bahwa pasukan AS telah membunuh “sebagian besar” pengawal keamanan Presiden Nicolás Maduro dalam sebuah serangan militer. Surat kabar New York Times melaporkan, seorang pejabat Venezuela menyebut jumlah korban tewas mencapai 80 orang, meskipun angka tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Sementara itu, Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, masih ditahan di New York dan dijadwalkan menghadapi persidangan pada hari Senin (05/01) waktu setempat, sebagai persiapan untuk persidangan “narkoterorisme” yang akan datang. Dewan Keamanan PBB juga dijadwalkan mengadakan pertemuan darurat pada hari yang sama untuk membahas situasi di Venezuela.
Novak Djokovic Mundur dari Asosiasi Pemain Tenis Profesional
Dari dunia olahraga, petenis peringkat atas dunia, Novak Djokovic, mengumumkan pengunduran dirinya dari Asosiasi Pemain Tenis Profesional (PTPA). Keputusan ini diambil karena kekhawatiran Djokovic mengenai transparansi dan tata kelola dalam organisasi tersebut.
Djokovic, yang mendirikan PTPA bersama Vasek Pospisil pada tahun 2020 dengan tujuan memperkuat representasi pemain dalam olahraga tenis, menyatakan, “Saya bangga dengan visi yang saya dan Vasek bagikan saat mendirikan PTPA, memberikan pemain suara yang lebih kuat dan independen.” Namun, ia menambahkan, “Tetapi telah menjadi jelas bahwa nilai-nilai dan pendekatan saya tidak lagi selaras dengan arah organisasi saat ini.”
Pada bulan Maret lalu, PTPA diketahui melancarkan tindakan hukum terhadap sejumlah organisasi pengatur tenis, termasuk ATP, WTA, Federasi Tenis Internasional, dan Badan Integritas Tenis Internasional.
Korban Tewas Protes Inflasi di Iran Meningkat
Di Timur Tengah, kelompok hak asasi manusia setempat melaporkan bahwa setidaknya 16 orang tewas selama seminggu kerusuhan akibat protes atas inflasi di Iran. Protes ini memicu bentrokan sengit antara demonstran dan pasukan keamanan.
Laporan mengenai kematian dan penangkapan telah disampaikan sepanjang minggu oleh media pemerintah dan kelompok hak asasi manusia, meskipun terdapat perbedaan jumlah. Kantor berita Reuters menyatakan belum dapat memverifikasi angka-angka tersebut secara independen.
Protes kali ini merupakan yang terbesar dalam tiga tahun terakhir. Meskipun skalanya lebih kecil dari beberapa kerusuhan sebelumnya, demonstrasi ini terjadi di tengah kerentanan ekonomi yang parah dan tekanan internasional yang meningkat terhadap Republik Islam Iran. Presiden AS Donald Trump bahkan mengancam akan membantu para demonstran jika mereka menghadapi kekerasan, dengan mengatakan bahwa “kami siap siaga dan siap bertindak” tanpa merinci tindakan spesifik yang dipertimbangkan.
Pembuat Keju Ilegal di Australia Didenda Rp1,2 Miliar
Dari Australia, seorang pria di pinggiran kota Adelaide didenda lebih dari A$120.000 (sekitar Rp1,2 miliar) karena “dengan sengaja tidak mematuhi” perintah pengadilan. Pria bernama John Kitsis tersebut diperintahkan untuk membongkar fasilitas pembuatan keju tanpa izin di halaman belakang rumahnya.
Pengadilan Lingkungan, Sumber Daya, dan Pembangunan menemukan bahwa Kitsis tidak memiliki persetujuan dari dewan Kota Charles Sturt untuk membangun bisnis pembuatan keju di rumahnya di West Croydon. Pengadilan kemudian memerintahkan pembongkaran fasilitas tersebut pada Maret 2020.
Dalam putusan yang diterbitkan pada bulan Desember, Hakim Senior Michael Durrant menyatakan bahwa Kitsis baru mematuhi perintah tersebut pada Juni 2025, atau beberapa bulan setelah ia dinyatakan bersalah atas penghinaan pengadilan pada bulan Februari. “Pelanggaran ini termasuk kategori serius,” kata Hakim Senior Durrant. “Perintah tersebut dikeluarkan pada tahun 2020 dan mengharuskan kepatuhan dalam waktu 30 hari.”
