Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan tengah mempertimbangkan opsi untuk memberikan pembayaran hingga US$ 100.000 (sekitar Rp 1,6 miliar) kepada setiap warga Greenland. Langkah ini disebut sebagai upaya membujuk penduduk agar bersedia memisahkan diri dari Denmark dan bergabung dengan AS.
Pembahasan mengenai rencana ini diungkapkan oleh empat sumber yang memahami persoalan tersebut kepada Reuters pada Jumat (9/1/2026). Meskipun detail pasti mengenai angka dan logistik pembayaran, termasuk waktu dan metode penyalurannya, belum final, sejumlah pejabat AS, termasuk dari Gedung Putih, telah mendiskusikan angka mulai dari US$ 10.000 (Rp 168,3 juta) hingga US$ 100.000 (Rp 1,6 miliar) per orang. Pembayaran ini direncanakan akan diberikan sekaligus dalam jumlah besar.
Baca artikel informatif lainnya di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Potensi Biaya Akuisisi dan Penolakan Greenland
Greenland, yang merupakan wilayah otonomi Kerajaan Denmark, memiliki populasi sekitar 57.000 jiwa. Jika dihitung berdasarkan pembayaran sebesar US$ 100.000 per orang, AS diperkirakan harus mengeluarkan total hampir US$ 6 miliar (sekitar Rp 101 triliun) untuk seluruh penduduk Greenland. Gagasan pembayaran langsung kepada penduduk ini menjadi salah satu pendekatan yang dipertimbangkan AS untuk mengakuisisi pulau strategis di kawasan Arktik tersebut.
Namun, otoritas Denmark dan Greenland sendiri telah berulang kali menegaskan bahwa pulau tersebut tidak untuk dijual. Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, bahkan secara tegas menyatakan penolakannya. “Cukup sudah… Tidak ada lagi fantasi tentang aneksasi,” ujar Nielsen melalui pernyataan di Facebook pada Minggu (4/1), menyusul penegasan kembali Trump mengenai keinginan AS untuk mengakuisisi Greenland.
Alasan Trump dan Dinamika Geopolitik
Presiden Trump sejak lama berargumen bahwa AS perlu menguasai Greenland karena beberapa alasan krusial. Ini termasuk kekayaan mineralnya yang vital untuk aplikasi militer canggih, serta pandangannya bahwa kawasan Belahan Bumi Barat secara luas harus berada di bawah pengaruh geopolitik Washington.
Selain tawaran finansial, taktik lain yang sedang dibahas Gedung Putih untuk mengakuisisi Greenland mencakup potensi penggunaan militer AS. Namun, pendekatan semacam ini berisiko menimbulkan kesan transaksional dan merendahkan penduduk yang telah lama memperdebatkan kemerdekaan mereka sendiri serta ketergantungan ekonomi pada Denmark.
Pembahasan internal mengenai cara-cara untuk merebut Greenland telah berlangsung di kalangan ajudan Trump bahkan sebelum ia menjabat untuk periode kedua. Urgensi rencana ini kembali meningkat setelah AS berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer pada 3 Januari lalu. Menurut pantauan Mureks, salah satu sumber Reuters mengungkapkan bahwa para ajudan Gedung Putih sangat ingin memanfaatkan momentum dari operasi Maduro untuk mencapai tujuan geopolitik Trump lainnya yang telah lama diidamkan.
Meskipun demikian, jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar warga Greenland, meskipun terbuka untuk memisahkan diri dari Denmark, tidak memiliki keinginan untuk menjadi bagian dari Amerika Serikat.
