Persaudaraan rahasia paling berpengaruh di dunia, Freemason, secara resmi menggugat Kepolisian Metropolitan London (Met Police) ke Pengadilan Tinggi. Gugatan ini dilayangkan menyusul kebijakan baru Met Police yang mewajibkan seluruh personelnya untuk mendeklarasikan keanggotaan mereka dalam organisasi tersebut.
Kebijakan yang mulai berlaku pada Desember lalu ini mengharuskan setiap petugas dan staf sipil untuk mengungkapkan keanggotaan mereka di organisasi hierarkis, memiliki keanggotaan rahasia, atau yang mewajibkan anggotanya saling mendukung dan melindungi. Langkah ini diambil setelah kepolisian mulai menyelidiki dugaan kuat adanya “gurita” pengaruh Freemason dalam internal korps kepolisian Inggris. Pengaruh tersebut dikhawatirkan memicu loyalitas ganda dan potensi korupsi.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Juru bicara Met Police menegaskan, kebijakan ini bertujuan mengembalikan kepercayaan publik yang sempat anjlok akibat berbagai skandal. Pihaknya menyatakan akan “membela secara teguh” aturan ini demi memastikan tidak ada celah bagi “loyalitas rahasia” yang dapat mengganggu integritas kepolisian.
Latar Belakang: Rekomendasi Panel Daniel Morgan
Penyelidikan terhadap pengaruh Freemason ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Panel Independen Daniel Morgan. Panel tersebut dibentuk untuk meninjau kembali penanganan kasus pembunuhan detektif swasta Daniel Morgan pada tahun 1987 yang hingga kini belum terpecahkan.
Laporan panel pada tahun 2021 secara eksplisit menyebutkan bahwa hubungan antara sejumlah perwira polisi dengan Freemason telah menjadi “sumber kecurigaan dan ketidakpercayaan yang terus berulang” selama proses investigasi yang diwarnai dugaan korupsi selama puluhan tahun.
Freemason Turun Tangan, Ajukan Perintah Darurat
Di sisi lain, petinggi Freemason tidak tinggal diam. United Grand Lodge of England (UGLE), organisasi induk Freemason di Inggris, mengajukan permohonan perintah darurat (emergency injunction) pada Senin waktu setempat. Mereka berupaya menghentikan pemberlakuan aturan tersebut sebelum peninjauan hukum secara penuh dilakukan oleh pengadilan.
Sekretaris Agung UGLE, Adrian Marsh, menuduh Komisaris Kepolisian Metropolitan, Mark Rowley, telah “mengarang hukum sendiri” dan justru ikut menyebarkan teori konspirasi terkait pengaruh Freemason di kepolisian. Marsh bersikeras bahwa dari sekitar 32.135 petugas, hanya ada 440 personel yang teridentifikasi sebagai anggota Freemason. Menurutnya, jumlah tersebut terlalu kecil untuk bisa memengaruhi kebijakan kepolisian secara sistematis.
“Ada kontradiksi antara kesediaan Met Police untuk melakukan konsultasi lebih lanjut, namun di sisi lain mereka menolak untuk menangguhkan keputusan tersebut selama proses konsultasi berlangsung,” ujar Marsh, dikutip dari RT, Rabu (31/12/2025).
Hingga saat ini, pihak pengadilan masih mempertimbangkan apakah akan mengabulkan gugatan Freemason atau tetap mengizinkan kepolisian melanjutkan “bersih-bersih” terhadap pengaruh organisasi rahasia tersebut.
