Dua Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono, secara terpisah melakukan kunjungan kerja untuk memantau pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Kunjungan ini dilakukan jelang penutupan tahun anggaran, Selasa (30/12/2025), guna memastikan seluruh program berjalan optimal dan akuntabel.
Wamenkeu Suahasil Nazara mengunjungi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I dan KPPN Sumedang di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat pada Senin (29/12). Ia menekankan pentingnya periode akhir tahun anggaran.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
“Pelaksanaan APBN 2025 yang sudah mendekati akhir tahun merupakan periode yang sangat penting. Kita memastikan seluruh rencana dalam APBN dapat dijalankan dan bukan hanya sekadar dijalankan, tetapi juga dengan tata kelola yang baik mulai dari proses administrasi, kontrak, hingga pelaporan,” ujar Suahasil dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/12/2025).
Selain itu, Suahasil juga memastikan persiapan APBN 2026 dan berharap pengelolaan APBN di Jawa Barat fokus pada stabilitas makroekonomi serta pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. “Dalam hal ini Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat berperan tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan policy advisor berbasis data yang terintegrasi,” tambahnya.
Pada hari yang sama, Wamenkeu Thomas Djiwandono melakukan monitoring di KPPN Jakarta III dan KPPN Jakarta VII. Ia menyoroti pentingnya penyerapan anggaran 2026 secara optimal sejak awal tahun.
Thomas mendorong DJPb untuk aktif mendampingi dan membantu satuan kerja agar pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan. “Target pertumbuhan ekonomi ke depan menjadi landasan penting dalam mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8%. Oleh karena itu, percepatan penyaluran anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi DJPb perlu terus diupayakan, sejalan dengan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah,” tegas Thomas.
Ia juga menekankan identifikasi peluang kolaborasi dalam program prioritas untuk dampak anggaran yang lebih optimal. Kemenkeu, melalui Thomas, menegaskan komitmennya. “Kemenkeu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengelolaan APBN agar berjalan secara akuntabel, tepat waktu dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” pungkas Thomas.
