JAKARTA – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri memberikan dukungan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) darurat bagi warga terdampak banjir di Nagari Seulayat Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pelayanan ini berlangsung pada Jumat (12/12) lalu.
Sekretaris Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, Hani Syopiar Rustam, memastikan bahwa sarana bantuan dari Ditjen Dukcapil berfungsi optimal di lokasi bencana. Bantuan yang disalurkan meliputi Starlink, power station, dan panel surya portabel untuk mendukung kelancaran pelayanan.
“Bantuan ini bukan hanya simbol, tetapi wujud nyata komitmen Dukcapil untuk hadir di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa pelayanan adminduk tetap berjalan meski dalam kondisi darurat,” ujar Hani dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/12/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Hani didampingi Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar, Besri Rahmad. Keduanya disambut oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman, Indra Utama, yang kemudian mengajak rombongan meninjau proses penerbitan dokumen kependudukan pengganti bagi warga yang terdampak banjir.
Hani menegaskan bahwa pelayanan adminduk harus menjangkau seluruh warga tanpa terkecuali. Setelah dilakukan pemeriksaan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, petugas menemukan bahwa data beberapa pemohon tidak tercatat. Hani kemudian menginstruksikan petugas untuk melakukan pengecekan sidik jari pemohon.
“Tidak boleh ada warga negara yang tidak memiliki identitas. Kehadiran posko ini memastikan setiap orang, termasuk yang baru pertama kali merekam data, bisa segera mendapatkan dokumen kependudukan,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Hani, Besri, dan Indra berdialog dengan warga yang mengurus dokumen kependudukan. Salah seorang warga, Dedi Rahmansyah (36), mengaku belum pernah melakukan perekaman data biometrik untuk Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
“Saya merantau 20 tahun di Medan dan belum sempat datang ke kantor Dukcapil untuk membuat KTP-el,” ungkap Dedi.
Berdasarkan data per November 2025, banjir bandang di Kabupaten Padang Pariaman, khususnya di wilayah Ulakan Tapakis, telah berdampak pada ribuan warga dan menyebabkan kerusakan permukiman. Kondisi ini meningkatkan kebutuhan mendesak akan dokumen kependudukan pengganti.
Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumbar, Besri Rahmad, menyatakan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus berjalan. Pihaknya siap mendukung layanan adminduk bagi warga terdampak.
“Kami bersama Dukcapil Padang Pariaman siap melayani warga terdampak. Dukcapil hadir bukan hanya untuk mengganti dokumen yang hilang, tetapi juga memastikan hak dasar warga tetap terjamin,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman, Indra Utama, menjelaskan bahwa posko darurat menjadi solusi cepat bagi masyarakat. Dinas Dukcapil Kabupaten Padang Pariaman telah menerima bantuan 4.000 keping blangko KTP-el untuk mempercepat pencetakan ulang dokumen kependudukan warga yang rusak atau hilang.
Dengan dukungan sarana dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman optimistis pelayanan adminduk dapat segera pulih. Banyak warga yang kehilangan KTP, Kartu Keluarga, maupun akta kelahiran akibat banjir. Namun, bantuan dari pusat ini diharapkan dapat mempercepat dan mengefektifkan pelayanan.
“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Dukcapil akan terus hadir untuk memastikan identitas warga tetap terjaga,” pungkas Indra.
