Gelombang demonstrasi berdarah di Iran telah memasuki hari keenam pada Jumat (2/1), dengan bentrokan yang kian memanas antara massa dan aparat keamanan. Protes terbesar sejak 2022 ini terus meluas ke berbagai wilayah, memicu perhatian dunia internasional, terutama dari Amerika Serikat dan Israel.
Pemicu Krisis Ekonomi dan Tuntutan Perubahan Rezim
Aksi protes di Iran bermula dari keluhan warga atas anjloknya nilai tukar rial terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pada Minggu (28/12), nilai tukar rial mencapai level terendah sepanjang masa, yakni 1,42 juta per dolar. Kondisi ini membuat pedagang kesulitan bersaing di pasaran, sementara pejabat pemerintah dinilai tak acuh.
Pembaca dapat menelusuri artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Krisis ekonomi Iran telah berlangsung puluhan tahun akibat sanksi negara-negara Barat. Situasi kian parah setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberlakukan kembali sanksi internasional terkait program nuklir Iran. Mureks mencatat bahwa inflasi di Iran pada Desember mencapai 52 persen year-on-year, memicu kekhawatiran krisis pasokan pangan nasional jika stabilitas mata uang tidak segera ditangani.
Awalnya, rakyat Iran mendesak pemerintah untuk segera mengatasi krisis moneter. Namun, tuntutan tersebut kemudian berkembang menjadi desakan perubahan rezim. Para pedemo mulai menyerukan slogan anti-rezim Ayatollah Ali Khamenei dan menuntut Iran kembali ke sistem monarki. Di berbagai daerah, warga secara spesifik menuntut Reza Pahlavi, Putra Mahkota terakhir Kerajaan Iran yang kini diasingkan, untuk memerintah negara tersebut.
Korban Berjatuhan dan Eskalasi Kekerasan
Menurut kelompok hak asasi manusia (HAM) yang dikutip Iran International, setidaknya tujuh demonstran tewas dalam aksi tersebut. Selain itu, lebih dari 30 orang terluka dan 119 orang ditangkap. Pasukan keamanan di berbagai wilayah dilaporkan merespons massa dengan keras setelah demo berujung ricuh.
Sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan mobil-mobil dan gedung dibakar. Kantor berita semi-resmi Fars melaporkan bahwa beberapa pengunjuk rasa juga melempar batu ke gedung-gedung administrasi kota, serta ke kantor gubernur, masjid, yayasan, balai kota, dan bank.
AS dan Israel Kompak Desak Penggulingan Rezim
Sejak demo meletus, Amerika Serikat dan Israel secara kompak mengompori rakyat Iran untuk menggulingkan rezim Ayatollah Ali Khamenei.
Pada Minggu (28/12), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Israel melalui akun X berbahasa Persia menyatakan, “Rakyat Iran sudah muak dengan rezim dan perekonomian yang kolaps.”
Senada, Kemlu AS pada Senin (29/12) menegaskan bahwa protes rakyat Iran adalah tuntutan yang sah dan harus ditanggapi dengan tepat. “Republik Islam Iran harus menghormati hak-hak mendasar rakyat Iran dan menanggapi tuntutan sah mereka, bukannya membungkamnya. Amerika Serikat mendukung rakyat Iran dalam upaya mereka untuk menyampaikan suara mereka,” demikian pernyataan Kemlu AS.
Bahkan, Presiden AS Donald Trump pada Jumat (2/1) ikut berkomentar di Truth Social. Ia menyatakan, “Jika Iran menembak dan membunuh para pedemo secara brutal, yang telah menjadi kebiasaan mereka, Amerika Serikat akan datang untuk menyelamatkan demonstran.”
Respons Pemerintah Iran: Seruan Tenang dan Perombakan Ekonomi
Menanggapi situasi yang memanas, Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah meminta masyarakat untuk tenang dan mendesak pemerintah segera menanggapi kekhawatiran rakyat. “Jika masyarakat tidak puas, kitalah yang harus disalahkan. Jangan menyalahkan Amerika atau siapa pun. Kita harus melayani dengan baik agar masyarakat puas dengan kita,” kata Pezeshkian, seperti dikutip kantor berita IRNA.
Sebagai langkah konkret, pemerintah Iran pada Senin (29/12) mengumumkan penggantian posisi gubernur bank sentral dengan mantan Menteri Ekonomi dan Keuangan Abdolnasser Hemmati. Pezeshkian kemudian menunjuk mantan gubernur bank sentral, Mohammad-Reza Farzin, sebagai ajudan ekonomi khususnya. Langkah ini diharapkan dapat segera mengatasi keluhan rakyat dan menstabilkan perekonomian.
