Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menuntaskan pendataan hunian dan infrastruktur yang rusak akibat bencana di Sumatera dalam waktu satu minggu. Permintaan ini disampaikan Dasco dalam rapat Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Banda Aceh, Aceh, pada Sabtu, 10 Januari 2026.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa BPS akan mendata kondisi hunian dan infrastruktur fisik, termasuk apakah dalam kondisi baik, atapnya rubuh, atau kerusakan lainnya. Data ini, menurut Amalia, akan menjadi dasar bagi satgas untuk menentukan kategori kerusakan, baik berat, sedang, maupun ringan. Selain itu, BPS juga akan mengumpulkan data geotagging untuk setiap rumah dan infrastruktur yang didatangi.
Artikel informatif lainnya dapat ditemukan dalam liputan Mureks. mureks.co.id
Awalnya, BPS merencanakan waktu dua minggu untuk pendataan lapangan, dengan respons cepat yang bisa diselesaikan dalam dua hari. Namun, Dasco menekankan pentingnya kecepatan pendataan demi masyarakat terdampak. “Baik, itu kira-kira pendataannya berapa lama ya, Bu? Karena kalau dia semakin cepat, artinya kemudian fasilitas-fasilitas, hak-hak yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak akan semakin cepat,” ujar Dasco.
Menanggapi hal tersebut, Dasco kemudian meminta BPS untuk menyelesaikan pendataan dalam waktu seminggu. “Boleh minta seminggu nggak? Ini kata satgas (pemerintah) dibilang kalau dua minggu kelamaan. Karena ini kan waktu ke waktu, untuk sementara kita ini tadi dari hasil pembicaraan, kita akan menargetkan seluruh daerah tersentuh secara bertahap dan mitigasi bisa terselesaikan sebelum Lebaran ini,” tegas Dasco.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Pemerintah, Tito Karnavian, turut menyoroti urgensi ini. Tito meminta BPS untuk memprioritaskan data hunian dengan kerusakan ringan dan sedang. Menurut Tito, skema bantuan kompensasi untuk rumah rusak ringan dan sedang harus segera diterima warga agar proses pemulihan dapat berjalan cepat. “Yang prioritas, super prioritas itu adalah rumah ringan dan sedang, supaya begitu BNPB sudah turun, sudah ada di semua… kita sudah mulai dari minggu lalu semua kepala daerah sudah bergerak,” kata Tito.
Tito menambahkan, jika data dapat dikerjakan dalam beberapa hari, proses validasi dan eksekusi bantuan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bisa segera dilakukan. “Nah, ini kalau bisa dikerjakan dalam beberapa hari, supaya begitu sudah tertangani SK validasi, ada Kapolres sama Kejaksaan tanda tangan, diserahkan ke BNPB. BNPB itu langsung eksekusi. Jadi orangnya keluar sudah, itu 70% dari pengungsi tenda-tenda itu keluar. Mereka beres-beres karena punya modal udah,” jelas Tito.
Menanggapi target seminggu, Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan BPS akan mengusahakan. “Kami usahakan yang sudah ada dikumpulkan datanya kemarin BNPB duluan itu, Pak, kami langsung verifikasi validasi dulu. Jadi ada dua tahap nanti, Pak. Ini dulu yang kami dahulukan, setelah itu langsung paralel pendataan lapangan,” jelas Amalia. Catatan Mureks menunjukkan, percepatan ini diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dasco mengapresiasi kesanggupan BPS dan berharap setelah data terkumpul, BNPB dapat segera melakukan eksekusi bantuan. “Baik, terima kasih. Setelah dari BPS tentunya kan nanti BNPB akan melakukan eksekusi,” tutup Dasco.
