Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendesak seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia untuk segera mengecek dan memastikan kesiapan mitigasi bencana, meliputi alat, perangkat, personel, dan anggaran. Permintaan ini disampaikan menjelang perayaan Tahun Baru 2026, mengingat potensi peningkatan risiko bencana hidrometeorologi.
Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari, menekankan pentingnya langkah proaktif ini. “Kepada seluruh provinsi, kabupaten, kota dan para pimpinan daerah agar segera melakukan pengecekan alat, perangkat, personil, dan anggaran. Kalau misal ada kekurangan atau kebutuhan intervensi pemerintah pusat untuk segera menetapkan status siaga darurat, maka segera lakukan supaya pemerintah pusat bisa langsung mendukung secara penuh,” ujar Abdul Muhari di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (29/12).
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Dalam upaya mitigasi di hulu, BNPB juga berkolaborasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk melakukan modifikasi cuaca. Langkah ini difokuskan pada beberapa titik yang berdasarkan prakiraan BMKG memerlukan intervensi guna mencegah terjadinya bencana hidrometeorologi.
“Untuk antisipasi hulunya, kita juga melakukan modifikasi cuaca di beberapa titik yang menurut BMKG perlu diintervensi dengan modifikasi cuaca. Jadi, aspek pemicunya kita kurangi, kesiapan pemerintah daerahnya kita lengkapi,” tambah Abdul Muhari.
Abdul Muhari mengingatkan bahwa prakiraan cuaca di Indonesia sangat dinamis, terutama menjelang tahun baru ketika volume pergerakan masyarakat meningkat, khususnya di daerah wisata yang rentan bencana. Oleh karena itu, pemda diminta untuk terus mengikuti pembaruan prakiraan cuaca dari BMKG.
“Jadi, setiap hari, kita selalu koordinasi dengan Pusat Pengendalian dan Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) karena perubahan cuacanya kan sangat dinamis ya, hari ini mungkin seperti itu, besoknya kita update lagi sehingga koordinasi kita perkuat,” jelasnya.
Antisipasi Bencana Susulan di Sumatera
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi bencana susulan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Wilayah-wilayah tersebut sebelumnya terdampak cuaca ekstrem.
Prasetyo Hadi menyebutkan telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mempercepat proses pembersihan kayu-kayu yang menyumbat aliran sungai. Hal ini bertujuan mencegah terjadinya sumbatan yang dapat memicu bencana.
“Kami meminta kepada Kemenhut untuk mempercepat proses pembersihan di aliran-aliran sungai supaya nanti tidak ada sumbatan dari kayu-kayu yang kemarin seperti bencana yang pertama,” kata Prasetyo.
Lebih lanjut, Mensesneg juga menyampaikan bahwa pemerintah telah meminta agar segera dilakukan pemetaan pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kecuraman atau kelerengan ekstrem, khususnya di daerah dengan jenis tanah lumpur atau lembek. Pemetaan ini krusial mengingat perbedaan jenis tanah antar daerah.
