Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait usulan penyaluran program makan bergizi gratis (MBG) bagi anak jalanan dan penyandang disabilitas. BGN menegaskan bahwa tanggung jawab pemberian MBG untuk lansia dan penyandang disabilitas berada di bawah Kementerian Sosial (Kemensos).
BGN Jelaskan Pembagian Tanggung Jawab Program MBG
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa pembagian tugas ini telah diatur. “Jadi untuk lansia dan disabilitas itu yang memberikan makan bergizi gratis Kemensos,” kata Nanik kepada awak media pada Kamis, 08 Januari 2026.
Temukan artikel informatif lainnya melalui Mureks. mureks.co.id
Sementara itu, BGN akan fokus pada anak-anak yang hidup di jalanan namun masih dalam rentang usia sekolah. Nanik menekankan pentingnya hak setiap anak di Indonesia untuk memperoleh gizi yang layak.
“Anak jalanan tapi masih dalam usia sekolah yang belum tertampung atau di wilayah tersebut belum ada sekolah rakyat, itu yang memberi makan BGN. Jadi bahasanya bukan anak jalanan tapi anak usia sekolah,” ujarnya.
Nanik menambahkan, penggunaan istilah “anak usia sekolah” bertujuan untuk mengganti frasa “anak jalanan”. “Itu untuk mengganti istilah anak jalanan, karena meski mereka hidup di jalan tapi mereka selama masih usia anak-anak tetap punya hak untuk memperoleh gizi,” tegasnya.
Mensesneg Prasetyo Hadi Buka Diri untuk Masukan Publik
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi diketahui menampung usulan agar program MBG juga diperluas cakupannya untuk penyandang disabilitas dan anak jalanan. Prasetyo menyatakan akan mengkaji lebih lanjut usulan tersebut.
“Terus terang kalau tadi berkenaan dengan masalah itu belum, tapi terima kasih kalau ada catatan dan masukan,” kata Prasetyo kepada wartawan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 06 Januari 2026. Mensesneg Prasetyo Hadi, dalam pantauan Mureks, memastikan pemerintah senantiasa menerima segala masukan dan usulan terkait program-program yang dijalankan.
“Ini contoh yang baik kalau di dalam memberikan masukan kepada pemerintah menurut saya ini adalah salah satu contohnya. Kami terus membuka diri dan kalau memang ada sesuatu yang kami pemerintah masih luput atau alpa untuk tidak memikirkannya, silakan untuk disampaikan kepada kami dan kami akan terbuka,” pungkasnya, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap partisipasi publik.
Referensi penulisan: news.detik.com
