JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk memperluas jangkauan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Barat. Tahun ini, BGN menargetkan pembangunan enam dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang akan difokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas nutrisi bagi masyarakat rentan, termasuk anak-anak, ibu hamil, menyusui, dan balita.
Koordinator BGN Regional Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, menjelaskan bahwa pembangunan dapur SPPG 3T akan dilakukan secara bertahap demi efektivitas program. “Tahun ini akan dibangun SPPG 3T di Kaimana dua titik, Teluk Wondama satu titik, dan Manokwari Selatan tiga titik,” ujar Erika di Manokwari, Jumat (10/1/2026). Dengan tambahan ini, distribusi MBG diharapkan lebih merata, menjangkau wilayah yang selama ini minim akses.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks melalui mureks.co.id.
Standar Fasilitas dan Tantangan Tenaga Ahli
Setiap dapur SPPG 3T akan dibangun dengan standar minimal 150 meter persegi dan dilengkapi peralatan berbahan stainless steel untuk menjamin higienitas makanan. Pembangunan melibatkan investor individu, namun pengelolaan pasca-operasi wajib dijalankan atas nama yayasan. “Kemungkinan bulan Januari ini, tim appraisal sudah turun untuk melakukan penilaian di masing-masing lokasi,” tambah Erika, memastikan kesiapan operasional.
Meski demikian, Erika mengakui adanya tantangan signifikan terkait keterbatasan jumlah tenaga ahli gizi di Papua Barat yang dapat ditempatkan di setiap dapur SPPG daerah 3T. Untuk mengatasi hal ini, mitra pengelola SPPG di perkotaan mendatangkan ahli gizi dari luar provinsi, termasuk Papua Barat Daya dan Sulawesi Selatan. “Kami harus mengakui masalah jumlah ahli gizi di Papua Barat masih sangat terbatas,” katanya.
Kolaborasi dan Jangkauan Program
BGN juga berkoordinasi dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Papua Barat, Andry Parinussa, untuk mengatasi kendala tenaga ahli dan meningkatkan kualitas menu. Kolaborasi ini mencakup rencana pelatihan bagi pengelola dapur agar mampu mengolah komoditas pangan lokal menjadi menu MBG yang kreatif dan variatif. “Selama tahun 2025, SPPG yang beroperasi sudah menggunakan menu lokal, tapi memang butuh pelatihan agar penyajiannya lebih bervariasi,” jelas Erika.
Catatan Mureks menunjukkan, sepanjang tahun 2025, jumlah penerima manfaat MBG di Papua Barat mencapai 94.743 orang. Mereka tersebar di enam kabupaten, yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak, dan Kaimana. Wilayah Pegunungan Arfak dijadwalkan menyusul pada Februari 2026. “Tahun 2025, SPPG yang beroperasi ada 43 dapur dan sebagian besar berlokasi di perkotaan. Hanya dua dapur di Fakfak yang berada di daerah 3T,” ungkap Erika, menyoroti fokus ekspansi ke daerah terpencil.
Dampak dan Harapan Berkelanjutan
Ekspansi dapur SPPG ke daerah 3T menjadi strategi krusial BGN untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pembangunan di Kaimana, Teluk Wondama, dan Manokwari Selatan dirancang untuk menutup kesenjangan akses gizi dan memastikan ketersediaan makanan bergizi secara rutin. Erika menekankan, kehadiran SPPG di daerah 3T bukan sekadar tempat produksi makanan, tetapi juga pusat pembelajaran bagi masyarakat mengenai pemanfaatan pangan lokal.
Dengan enam dapur SPPG baru ini, BGN berharap distribusi MBG dapat merata ke wilayah 3T, mencegah masalah kekurangan gizi, dan meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat. “Target kami adalah memastikan setiap anak dan ibu hamil, menyusui, maupun balita di daerah 3T menerima gizi yang cukup dan aman,” pungkas Erika. Transformasi ini menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program distribusi makanan, melainkan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
