Kawasan Asia Tenggara bersiap menghadapi tahun 2026 yang kompleks, ditandai dengan serangkaian pemilihan umum di Thailand dan potensi pemilihan tingkat negara bagian di Malaysia, serta konflik perbatasan yang memanas. Di tengah dinamika politik internal, negara-negara di kawasan ini juga harus bergulat dengan ketidakpastian ekonomi global, termasuk tekanan tarif dari Amerika Serikat dan volatilitas perdagangan yang terus berlanjut.
Para analis memproyeksikan bahwa pemerintah di Asia Tenggara akan berupaya keras menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global yang meningkat. Tahun ini akan diawali dengan pemilu bertahap di Myanmar, yang oleh sebagian komunitas internasional dipandang sebagai formalitas belaka karena absennya partisipasi partai-partai oposisi.
Mureks juga menyajikan berbagai artikel informatif terkait. mureks.co.id
Pemungutan suara di Myanmar dimulai pada 28 Desember 2025 di 102 wilayah administratif, berlanjut pada 11 Januari di 100 wilayah lainnya, dan 25 Januari di 63 wilayah, mencakup total 265 dari 330 wilayah, demikian laporan Reuters. Analis menilai pemilu ini sebagai upaya militer untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan memperoleh legitimasi.
Thailand: Pemilu Kilat dan Ancaman Jaringan Penipuan
Thailand dijadwalkan menggelar pemilihan umum pada 8 Februari 2026. Pemilu ini terjadi di tengah konflik bersenjata di perbatasan Kamboja, meningkatnya nasionalisme, dan perlambatan ekonomi. Pemilu dipercepat setelah pemerintahan sementara Perdana Menteri Anutin Charnvirakul bubar kurang dari 100 hari setelah menjabat, menyusul pecahnya koalisi dan ancaman mosi tidak percaya.
Anutin, yang memimpin Partai Bhumjaithai berhaluan tengah-kanan, berupaya kembali terpilih. Ia menjabat setelah Mahkamah Konstitusi Thailand memberhentikan dua perdana menteri sebelumnya, Srettha Thavisin pada Agustus 2024 dan Paetongtarn Shinawatra pada Agustus 2025. Partai Rakyat dan Partai Pheu Thai, yang didirikan oleh mantan pemimpin Thaksin Shinawatra, diperkirakan menjadi penantang utama.
Atmosfer politik di Thailand diwarnai kelelahan dan frustrasi, menurut Suranand Vejjajiva, analis politik dan mantan menteri.
