Amerika Serikat dan Israel secara kompak menyuarakan dukungan terhadap aksi unjuk rasa yang tengah berlangsung di Iran. Demonstrasi ini menuntut perubahan rezim Ayatollah Ali Khamenei di tengah krisis ekonomi yang melanda negara tersebut.
Kementerian Luar Negeri Israel pada Minggu (28/12) menyatakan bahwa gelombang demonstrasi di Iran dipicu oleh kemuakan masyarakat terhadap rezim dan kondisi perekonomian yang kolaps. “Rakyat Iran sudah muak dengan rezim dan perekonomian yang kolaps,” demikian pernyataan Kemlu Israel melalui akun X berbahasa Persia.
Selengkapnya dapat dibaca melalui Mureks di laman mureks.co.id.
Dukungan serupa juga disampaikan oleh mantan perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu, serta sejumlah menteri lainnya. Dalam wawancara dengan Newsmax, Netanyahu menegaskan bahwa Israel sepenuhnya bersimpati dengan rakyat Iran. Ia berujar, “Jika ada perubahan, itu akan datang dari dalam. Itu tergantung pada rakyat Iran. Kami memahami apa yang mereka alami dan kami sangat bersimpati kepada mereka.”
Netanyahu lebih lanjut mengkritik rezim Iran saat ini. “Rezim tirani ini telah menindas rakyat Iran. Mereka adalah orang-orang hebat, sangat berbakat dengan masa lalu gemilang, dan bisa memiliki masa depan yang gemilang pula. Namun masa depan ini direbut oleh para preman teologis, para mullah dan Ayatollah yang berada di puncak kekuasaan,” tambahnya.
Pada Senin (29/12), Kementerian Luar Negeri AS juga menyuarakan dukungan terhadap aksi protes di Teheran. Melalui akun X berbahasa Persia, Kemlu AS menekankan pentingnya pemerintah Iran menghormati hak-hak dasar rakyatnya. “Republik Islam Iran harus menghormati hak-hak mendasar rakyat Iran dan menanggapi tuntutan sah mereka, bukannya membungkamnya. Amerika Serikat mendukung rakyat Iran dalam upaya mereka untuk menyampaikan suara mereka,” bunyi pernyataan tersebut.
Awal Mula Demonstrasi dan Tuntutan Perubahan Rezim
Demonstrasi di Iran meletus sejak Minggu (28/12), mulanya dipicu oleh krisis ekonomi yang parah. Namun, gelombang protes ini dengan cepat meluas dan berubah menjadi desakan untuk perubahan rezim Khamenei.
Para demonstran di berbagai kota di Iran meneriakkan slogan-slogan anti-rezim dan mendesak negara itu kembali ke sistem monarki. Mereka secara spesifik meminta agar pemerintahan Iran dipegang oleh Reza Pahlavi, Putra Mahkota terakhir dari Kerajaan Iran sekaligus Kepala Dinasti Pahlavi, yang saat ini diasingkan.
Menanggapi hal ini, Kementerian Dalam Negeri Iran melalui Wakil Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum, Ali-Akbar Pourjamshidian, mewanti-wanti bahwa demonstrasi besar-besaran ini dipicu oleh propaganda eksternal. Ia menyebut isu volatilitas mata uang Iran didorong oleh rekayasa musuh Iran.
Pada Senin (29/12), Pahlavi mengunggah video di Instagramnya yang menyerukan rakyat Iran untuk turun ke jalan dan mengakhiri pemerintahan teokrasi Teheran yang telah menggulingkan monarki ayahnya pada 1979. “Salam kepada saudara-saudara sebangsa saya di pasar dan kepada mereka yang telah turun ke jalan. Selama rezim ini berkuasa, situasi ekonomi negara hanya akan memburuk. Sekaranglah saatnya untuk menjaga solidaritas,” kata Pahlavi.
Pahlavi juga menyampaikan pesan khusus kepada aparat keamanan. “Saya meminta semua lapisan masyarakat untuk bergabung dengan mereka yang telah turun ke jalan dan menyerukan diakhirinya rezim ini. Secara khusus, saya memiliki pesan untuk pasukan keamanan dan kepolisian: Ambil kendali atas nasib Anda sendiri. Rezim ini sedang runtuh. Jangan melawan rakyat, bergabunglah dengan rakyat,” lanjutnya.
Krisis Ekonomi Memicu Gelombang Protes
Kondisi ekonomi Iran memang tengah memburuk drastis. Pada Minggu (28/12), nilai tukar rial terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mencapai level terendah sepanjang masa, yakni 1,42 juta per dolar. Kondisi ini memicu para pedagang untuk berdemo pada hari itu karena merasa tidak lagi mampu bersaing di pasaran.
Mureks mencatat bahwa selama berpuluh-puluh tahun, negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi ke Iran, memperparah kondisi perekonomian Teheran. Situasi tersebut kian parah setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberlakukan kembali sanksi internasional terkait program nuklir Iran.
