Nasional

Analisis Ilmiah Banjir Sumatera 2025-2026: Ketika Degradasi Hutan dan Iklim Ubah Hujan Jadi Bencana Sistemik

Bencana banjir yang melanda berbagai wilayah di Sumatera sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026 menjadi manifestasi nyata dari ketidakseimbangan ekosistem. Fenomena ini tidak lagi memadai jika hanya dipandang sebagai peristiwa meteorologi murni, sebab terdapat korelasi kuat antara degradasi lahan dan peningkatan risiko bencana. Pantauan Mureks menunjukkan bahwa luapan air di wilayah hilir terjadi lebih cepat dan lebih destruktif dibandingkan dekade sebelumnya. Melalui tinjauan ilmiah, akar masalah banjir ini terletak pada runtuhnya benteng pertahanan alami di wilayah hulu serta pengabaian terhadap kaidah hidrologi dalam pembangunan wilayah.

Peran Perubahan Iklim dalam Intensitas Curah Hujan Ekstrem

Fenomena hujan ekstrem yang melanda Sumatera merupakan dampak langsung dari pemanasan suhu permukaan laut yang memicu ketidakstabilan atmosfer. Secara teoritis, hal ini merujuk pada Hukum Clausius Clapeyron yang menyatakan bahwa kapasitas atmosfer untuk menampung uap air meningkat sekitar tujuh persen untuk setiap kenaikan suhu satu derajat Celcius. Akibatnya, durasi hujan menjadi lebih singkat namun dengan volume yang sangat masif, sering kali menembus angka di atas 150 milimeter per hari.

Selengkapnya dapat dibaca melalui Mureks di laman mureks.co.id.

Data dari stasiun meteorologi setempat mencatat bahwa curah hujan di bagian barat Sumatera selama periode krisis ini telah melampaui ambang batas normal tahunan, memberikan beban hidrolik di luar kapasitas tampung drainase yang ada.

Transformasi Lahan dan Runtuhnya Sistem Infiltrasi Alami

Secara hidrologis, keberadaan hutan di wilayah perbukitan Bukit Barisan berfungsi sebagai pengatur aliran air melalui proses intersepsi dan infiltrasi. Namun, konversi hutan menjadi lahan monokultur secara besar-besaran telah merusak struktur tanah dan menghilangkan pori-pori makro yang diperlukan untuk menyerap air.

Berdasarkan Teori Aliran Permukaan Horton, banjir terjadi apabila laju presipitasi melampaui laju infiltrasi tanah. Dalam kondisi hutan yang terdegradasi, koefisien limpasan meningkat tajam, di mana sebagian besar air hujan langsung mengalir di permukaan sebagai massa air yang destruktif. Mureks mencatat bahwa hilangnya jutaan hektare hutan di Sumatera secara linier mempercepat waktu konsentrasi banjir dari wilayah hulu ke wilayah permukiman di hilir.

Sedimentasi Sungai dan Hilangnya Ruang Retensi Air

Dampak lain dari gundulnya hutan di wilayah hulu adalah tingginya laju erosi yang membawa sedimen ke badan sungai. Penumpukan material sedimen di dasar sungai menyebabkan pendangkalan geometri sungai secara eksponensial sehingga kapasitas tampung air menurun drastis.

Selain itu, alih fungsi lahan basah dan rawa di wilayah pesisir menjadi kawasan terbangun telah menghilangkan ruang retensi air yang seharusnya berfungsi sebagai pengendali banjir alami. Secara teknis, hilangnya area parkir air ini memaksa air meluap ke wilayah daratan yang lebih rendah, memperpanjang durasi genangan dan meningkatkan kerugian material bagi penduduk setempat.

Kegagalan Implementasi Tata Ruang Berbasis Risiko

Pembangunan infrastruktur yang tidak mengindahkan peta rawan bencana menjadi faktor pendukung utama dalam krisis ini. Banyak permukiman dan pusat ekonomi yang dibangun di atas dataran banjir tanpa disertai sistem manajemen limpasan yang memadai. Ketidakkonsistenan dalam penegakan aturan tata ruang menyebabkan beban lingkungan semakin berat di wilayah yang secara alami memiliki kerentanan tinggi terhadap air.

Secara saintifik, pembangunan yang abai terhadap aspek ekohidrologi hanya akan menciptakan risiko permanen yang biayanya jauh lebih besar dibandingkan nilai ekonomis yang dihasilkan dari pembangunan tersebut.

Kesimpulan: Urgensi Integrasi Kebijakan dan Sains Lingkungan

Banjir besar yang menimpa Sumatera merupakan peringatan serius bahwa pembangunan tidak boleh mengabaikan daya dukung lingkungan. Pemulihan kawasan hulu melalui reboisasi masif dan penegakan hukum tata ruang yang ketat di kawasan hilir adalah langkah mutlak yang harus diambil.

Tanpa integrasi antara kebijakan politik dan prinsip-prinsip sains lingkungan, Sumatera akan terus terjebak dalam siklus bencana yang semakin mematikan. Keselamatan ekologis harus ditempatkan sebagai prioritas utama guna menjamin keberlanjutan hidup masyarakat di masa depan.

Mureks