Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyoroti persoalan tata ruang sebagai hambatan paling dominan dalam pengembangan kawasan industri nasional. Permasalahan ini, termasuk yang terjadi pada Proyek Strategis Nasional (PSN), dinilai menahan laju investasi meskipun minat investor global terus meningkat.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menegaskan bahwa isu tata ruang harus menjadi prioritas lintas kementerian pada tahun 2026. Menurutnya, banyak kawasan industri masih terhambat oleh belum terbitnya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) maupun Rencana Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR).
Liputan informatif lainnya tersedia di Mureks. mureks.co.id
“Tata ruang adalah urat nadi kawasan industri. Selama perizinan dasar belum sinkron, percepatan investasi akan selalu tertahan. Ini harus menjadi fokus penyelesaian lintas kementerian di 2026,” ujar Ma’ruf melalui keterangan pers pada Jumat (2/1/2025).
Selain kendala tata ruang, tantangan lain juga muncul dari keterbatasan utilitas dan infrastruktur dasar. Ketersediaan listrik serta pasokan gas industri dengan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Sejumlah kawasan industri juga masih menghadapi kendala akses logistik, yang berdampak pada tingginya biaya produksi dan rendahnya efisiensi distribusi.
Mureks mencatat bahwa tahun 2025 menjadi fase penting transformasi kawasan industri nasional. Digitalisasi dan agenda hijau mulai berjalan melalui penerapan digital estate, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk pemantauan kawasan, serta integrasi sistem perizinan berbasis OSS-RBA. Langkah-langkah ini dinilai memperbaiki tata kelola dan transparansi di sektor tersebut.
Sepanjang tahun 2025, HKI aktif mendorong berbagai inisiatif strategis. Inisiatif tersebut antara lain pembentukan Satuan Tugas Percepatan PSN dan Kawasan Industri Prioritas RPJMN, perluasan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK), serta pengawalan penyelesaian hambatan lintas kementerian di lapangan.
Di tingkat global, HKI juga membuka jalur kerja sama dengan mitra internasional. Kemitraan ini melibatkan negara-negara seperti Jepang, Rusia, Tiongkok, hingga Singapura, bertujuan untuk memastikan kawasan industri Indonesia terintegrasi dalam rantai pasok global yang terus berkembang.
Memasuki tahun 2026, HKI menyampaikan optimisme yang terukur. Pergeseran rantai pasok global, relokasi industri dari Asia Timur, serta meningkatnya permintaan pada sektor manufaktur berteknologi tinggi membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat arus investasi.
“Jika hambatan tata ruang dan utilitas bisa dituntaskan, 2026 dapat menjadi tahun percepatan investasi. Kawasan industri berpotensi menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi menuju target 8 persen,” papar Ma’ruf.
