Presiden Prabowo Subianto mengklaim Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai tingkat keberhasilan 99,99 persen secara nasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Taklimat Awal Tahun 2026 pada retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).
Pemerintah menegaskan program ini menjangkau sekitar 55 juta penerima manfaat dalam periode Januari 2025 hingga Januari 2026, meliputi peserta didik, anak usia dini, serta ibu hamil. Capaian ini disebut menunjukkan akselerasi besar dari sisi jangkauan.
Selengkapnya dapat dibaca melalui Mureks di laman mureks.co.id.
Namun, klaim keberhasilan nyaris sempurna ini memunculkan pertanyaan publik, terutama dari kalangan akademisi. Mereka mempertanyakan indikator yang dipakai, metodologi penghimpunan data, serta sejauh mana temuan lapangan dan keluhan warga diintegrasikan dalam evaluasi.
Mutu Gizi dan Keamanan Pangan Jadi Sorotan Utama
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Prof. Dr. dr. Suryani As’ad, Sp.GK (K), menilai MBG merupakan langkah strategis untuk memperbaiki status gizi dan memperkuat kualitas sumber daya manusia. Ia menyatakan dukungan terhadap program tersebut, tetapi menekankan bahwa ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada kelancaran distribusi.
“Kami mendukung MBG karena ini investasi kesehatan dan pendidikan jangka panjang. Tetapi ukuran suksesnya jangan berhenti di angka distribusi. Yang harus dipastikan: isi piringnya benar-benar bergizi, aman, dan standar menunya konsisten antardaerah,” kata Suryani.
Menurut Suryani, perbedaan kualitas menu di lapangan berisiko membuat dampak program tidak setara. “Kalau satu daerah menunya lengkap dan seimbang, sementara daerah lain minimal sekali, maka dampaknya tidak setara. Ini program nasional, maka standar mutu harus nasional,” ujarnya.
Suryani juga menyoroti pentingnya pengawasan dari hulu ke hilir, mulai dari dapur produksi, penyimpanan, hingga distribusi ke penerima. “Dalam program sebesar ini, satu kejadian saja soal keamanan pangan bisa merusak kepercayaan publik. Karena itu, SOP higienitas, inspeksi rutin, dan pelacakan masalah harus jadi inti evaluasi, bukan sekadar formalitas,” dan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) harus benar benar diterapkan, ucapnya.
Transparansi Evaluasi dan Tata Kelola Data Mendesak
Pengamat kebijakan publik Unismuh Makassar, Dr. Ihyani Malik, yang juga Wakil Rektor II Unismuh Makassar, menilai klaim keberhasilan 99,99 persen perlu disertai keterbukaan metodologi penilaian. Ia menilai angka agregat yang tinggi tidak cukup untuk menggambarkan mutu layanan di seluruh wilayah, terutama ketika program menyasar jutaan penerima dengan kondisi daerah yang beragam.
“Angka 99,99 persen itu kuat sebagai pesan politik. Tetapi kebijakan publik tidak cukup dengan angka agregat. Pemerintah perlu membuka indikatornya: apa yang dihitung, bagaimana mengukurnya, dan apa temuan masalah yang sudah dikoreksi,” kata Ihyani.
Ihyani mendorong evaluasi MBG dilakukan secara lebih transparan melalui audit yang kredibel, publikasi ringkas indikator kinerja, serta saluran pengaduan masyarakat yang mudah diakses. Menurut Mureks, transparansi semacam ini krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
“Kalau pemerintah ingin program ini bertahan lama, maka kepercayaan publik harus dikelola dengan keterbukaan. Audit independen dan kanal pengaduan yang responsif justru memperkuat legitimasi MBG,” ujar Dosen Administrasi Negara FISIP Unismuh Makassar itu.
Ihyani juga menekankan perlunya penguatan tata kelola data penerima manfaat agar program tepat sasaran dan meminimalkan risiko data ganda. Menurutnya, tantangan pelaksanaan kerap muncul pada level implementasi di daerah, mulai dari logistik hingga kapasitas penyedia.
“Di lapangan, tantangan terbesar biasanya implementasi: data penerima berubah, logistik tidak sama, kapasitas penyedia berbeda. Karena itu, integrasi dan pembaruan data harus rutin, dan kontrol di level daerah harus jelas,” tambah Ihyani.
Suryani dan Ihyani sama-sama menegaskan dukungan terhadap MBG sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia. Namun, mereka menilai keberhasilan program harus ditopang ukuran yang lebih lengkap, yakni mutu gizi, keamanan pangan, ketepatan sasaran, keadilan layanan antarwilayah, serta akuntabilitas evaluasi. Jika MBG hendak menjadi fondasi kebijakan gizi nasional, evaluasi tidak boleh berhenti pada capaian distribusi, melainkan harus menunjukkan perbaikan yang terukur di lapangan.
Referensi penulisan: kumparan.com
