Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan progres signifikan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Kamis (1/1), sebanyak 1.050 unit huntara telah rampung dan siap huni, sementara unit lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menegaskan percepatan pembangunan hunian ini seiring dengan transisi status penanganan darurat di beberapa wilayah. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah meninjau langsung progres pembangunan huntara di Aceh Tamiang yang dikerjakan oleh Danantara.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Target Rampung Awal Ramadan
“Yang saat ini sudah dalam tahap dibangun dan terbangun, jadi dalam yang dibangun ini sudah ada yang terbangun, ada beberapa unit yang sudah selesai dan siap huni itu sekitar 1.050 unit yang sudah kelihatan fisiknya,” ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (1/1).
Selain unit yang telah selesai, Mureks mencatat bahwa di banyak lokasi lain, pembangunan huntara masih terus berlangsung. Tahapan pengerjaan bervariasi, mulai dari pengecoran lantai hingga pemasangan tiang utama.
BNPB menargetkan seluruh kebutuhan huntara di kawasan terdampak dapat terpenuhi secara optimal. Harapannya, pada awal Ramadan nanti, warga yang membutuhkan hunian sementara sudah dapat menempatinya.
“Ini terus kita percepat. Pembersihan kawasan seperti kita ketahui nanti di fase transisi darurat ini, pembangunan hunian sementara dan pembersihan kawasan. Supaya kita harapkan nanti di awal Ramadan, hunian sementara terbangun dan masyarakat pindah ke huntara,” tegas Abdul.
Skema Huntap dan Dana Tunggu Hunian
Di Sumatera Utara, selain huntara, pembangunan hunian tetap (huntap) juga dilakukan di beberapa desa. Abdul menjelaskan, di wilayah dengan jumlah rumah rusak yang tidak terlalu banyak, masyarakat memilih langsung pembangunan huntap karena waktu pengerjaannya relatif sama dengan huntara.
“Alih-alih untuk huntara, masyarakat meminta langsung huntap dan itu juga kita lakukan di Sumatera Utara,” katanya.
Sementara itu, di Sumatera Barat, skema pemulihan hunian mengombinasikan huntara dengan Dana Tunggu Hunian (DTH). “Sumatera Barat ada yang huntara ada yang DTH. Dan proses penyaluran saat ini sangat berprogres,” ungkap Abdul.
Skema DTH juga diterapkan di wilayah lain, termasuk Aceh dan Sumatera Utara, bagi warga yang tidak menempati huntara. Dana sebesar Rp 600 ribu per bulan per kepala keluarga ini dicairkan berbasis verifikasi biometrik, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.
“Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, misalkan KTP dan KK hilang, itu tidak akan jadi masalah karena kita berbasis biometrik, sidik jari, dan foto,” ucap Abdul.
Abdul Muhari menambahkan, pihaknya berupaya membangun huntara seoptimal mungkin dengan mempertimbangkan kondisi lapangan. Ia mencontohkan Danantara yang mampu membangun sekitar 600 unit huntara dalam delapan hari dan ditargetkan membangun hingga 13.000 unit.
“Kita mengharapkan huntara di seluruh kawasan terdampak bisa optimal dalam satu setengah bulan ke depan. Tapi kita melihat kondisi di lapangan yang saat ini misalkan, Danantara sudah bisa membangun 600 unit dalam waktu 8 hari. Artinya kondisi yang sama kita harapkan juga Danantara akan membangun 13.000 unit, ini juga jumlah yang tidak sedikit,” pungkasnya.
