Menjelang penghujung tahun 2025, refleksi mendalam mengemuka, bukan untuk merayakan kemajuan, melainkan untuk menghitung jejak luka yang ditinggalkan oleh kekuasaan yang terlampau pongah. Tahun ini terasa sebagai babak klimaks dalam drama muram, di mana alih-alih menampilkan pencerahan, yang terjadi justru pembungkaman yang terstruktur, rapi, dan penuh intrik.
Fenomena ini bermula dari bisikan halus, lalu menjadi seruan, dan pada akhirnya, menjelma menjadi tembok tak terlihat yang meredam suara-suara kritik. Di ruang publik, suara-suara yang selama ini menjadi kompas moral bangsa, seperti para akademisi, seniman, dan terutama aktivis, mulai dipaksa untuk bungkam.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Pembungkaman Suara Kritik dan Manipulasi Hukum
Penangkapan aktivis bukanlah lagi peristiwa ganjil, melainkan rutinitas yang menjijikkan. Ini adalah ritual kekuasaan yang ingin membuktikan bahwa keteraturan yang mereka kehendaki jauh lebih penting daripada kebenaran yang jujur. Mereka yang berani menunjuk borok, menuntut transparansi, dan mengutip pasal-pasal konstitusi, kini harus berhadapan dengan pasal-pasal karet yang direkayasa.
Seolah kebebasan berpendapat telah dicabut dari akar kata “kemerdekaan”, momen ini menunjukkan akal sehat ditaklukkan oleh fobia kekuasaan.
Di sisi legislasi, tahun 2025 mencatat lahirnya serangkaian Undang-Undang yang bermasalah dan terkesan terburu-buru. Ini merupakan manifestasi dari kegagalan lembaga perwakilan untuk menjadi penyaring aspirasi rakyat. Undang-Undang dibuat bukan lagi untuk melindungi yang lemah, melainkan untuk melanggengkan kepentingan oligarki yang bersekutu dengan kekuasaan.
Prosesnya gelap, dialognya sumir, dan dampaknya sangat jelas: memperkuat impunitas, melemahkan jaring pengaman sosial, dan yang paling ironis, mengkhianati semangat reformasi itu sendiri. Hukum, yang seharusnya menjadi pedang keadilan, kini menjelma menjadi perisai bagi mereka yang berkuasa.
Tragedi Bencana Ekologis yang Terabaikan
Saat mata dan telinga publik dipaksa fokus pada hiruk pikuk politik dan intriknya, bumi di seberang sana, khususnya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, dan kini Kalimantan, justru meraung. Bencana ekologis di empat wilayah ini adalah epilog yang paling menyedihkan.
Banjir bandang yang menghanyutkan gelondongan batang kayu menyapu kampung-kampung, tanah longsor yang mengubur hidup-hidup, dan genangan air yang menenggelamkan ruang hidup. Semua ini bukan hanya musibah alam, melainkan tragedi yang dibudidayakan oleh keserakahan. Deforestasi yang masif, praktik pertambangan tanpa kendali, dan konversi lahan yang serampangan telah merusak bantalan ekologis di sana.
Pemerintah dan pemangku kepentingan telah gagal melihat bencana ini sebagai krisis fundamental. Penanganan yang dilakukan hanya bersifat sporadis, reaktif, dan tak serius. Mereka terlampau sibuk mengurus citra dan megaproyek yang lebih menguntungkan, sehingga lupa bahwa fondasi utama sebuah negara adalah kemampuan melindungi rakyatnya dari ancaman yang diciptakan oleh negaranya sendiri.
Nyanyian sunyi para korban bencana, yang kehilangan rumah dan sanak saudara, seolah tak terdengar di koridor-koridor kekuasaan yang berdinding marmer. Mereka hanyalah statistik yang dengan mudah dihapus dari headline berita, dikalahkan oleh gemerlap janji-janji politik.
Menjaga Api Harapan di Tengah Kegelapan
Akhir tahun 2025 terasa seperti kita berdiri di tepi jurang sejarah. Ini adalah tahun di mana demokrasi kita bukan hanya diuji, melainkan sengaja didorong untuk jatuh. Kekuasaan telah berhasil membangun sebuah ekosistem kepatuhan, di mana kritik dianggap sebagai musuh dan ambiguitas hukum menjadi senjata paling efektif.
Namun, di balik kegelapan ini, harus ada api kecil yang kita jaga. Refleksi ini bukan untuk menyerah pada sinisme, melainkan untuk mengumpulkan kembali serpihan harapan yang tersisa. Di lorong-lorong kampus, di ruang-ruang diskusi senyap, dan di media sosial yang terus diintimidasi, perlawanan terus berdenyut. Perlawanan ini berbentuk kesadaran, berbentuk data yang jujur, dan berbentuk narasi yang menolak untuk dibungkam.
Kita harus mengingat, bahwa bangsa ini pernah melalui masa-masa yang jauh lebih gelap, dan cahaya selalu datang dari ruang-ruang kecil yang menolak untuk padam. Tugas kita di tahun yang akan datang adalah menjadi penjaga lilin itu. Menjaga ingatan akan aktivis yang ditangkap, menuntut pertanggungjawaban atas undang-undang yang dimanipulasi, mengawal bumi yang terluka di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan, dan Sulawesi Barat, hingga daerah-daerah di seluruh pelosok negeri yang tanahnya terus digerus tambang.
Peristiwa sepanjang tahun 2025 ini terus-menerus mengingatkan bahwa kedaulatan sejati tidak terletak pada megah gedung-gedung pemerintahan, melainkan pada suara rakyat yang merdeka, suara yang menolak diperdagangkan, dan hati nurani yang teguh berdiri di atas kebenaran, meskipun harus berhadapan dengan bedil kekuasaan.
Selamat tinggal, 2025, tahun yang meninggalkan kita dengan tugas berat untuk mengembalikan kehormatan pada kata Demokrasi dan keadilan pada kata Hukum. Semoga di tahun yang baru, kita memiliki keberanian untuk menjadi sang pengubah dan bukan hanya sang penonton dalam drama negara ini.
Maka, sebelum tirai tahun benar-benar ditutup, mari kita hening sejenak. Bukan untuk meratapi kehilangan, melainkan untuk mengumpulkan energi. Tahun 2026 adalah kanvas kosong yang menuntut kita untuk menulis narasi perlawanan dan pemulihan. Kita tidak lagi bisa menerima janji-janji kosong yang disajikan di atas piring ketidakadilan. Kita harus bergerak dari kritik sunyi menuju aksi yang terorganisir, merajut kembali simpul-simpul solidaritas yang sempat direnggut oleh ketakutan. Biarkan luka 2025 menjadi kompas, bukan rantai. Sebab, harapan sejati bukanlah hadiah yang diberikan penguasa, melainkan hak yang direbut kembali oleh keberanian kolektif. Indonesia, tanah air yang subur sekaligus terluka, menunggu kita untuk bangkit dan bersuara. Kita harus pastikan, tahun depan, bukan lagi tahun senja yang muram, melainkan fajar yang diperjuangkan.
