Apalagi untuk pendidikan vokasi. “Apakah yang mau kita tes kemampuan dia menulis skripsi atau implementasi project di lapangan?” ungkapnya kemarin 29 Agustus 2023.
Selain itu, penentuannya tak lagi berada di tangan Kemendikbudristek. Melainkan, kepala program studi yang bisa menentukan cara mengukur standar kelulusan mereka.
”Dan, tugas akhir ini bisa berbentuk prototipe, bisa proyek, bisa berbentuk lainnya. Tidak hanya berbentuk skripsi, tesis, dan disertasi,” tuturnya.
BACA JUGA : Bikin Malu, Ini Motif 2 Pemuda Tikam Guru Honorer di Lubuklinggau
Meski begitu, Nadiem menegaskan, skripsi tak lantas dihapus atau tak bisa digunakan sebagai cara mengukur standar kelulusan. ”Tetap bisa, tapi keputusan ini ada di tangan perguruan tinggi,” katanya.
Ia juga menyebutkan syarat kelulusan diserahkan kepada setiap Kepala Program Studi (Kaprodi) pendidikan di perguruan tinggi agar menerapkan standar penyetaraan sebagai pengganti tugas akhir skripsi.
BACA JUGA : Ingat Mandi Siang Hari Berbahaya Ya, Ini Dampak yang Ditimbulkan Jika Dilakukan
Ia mengatakan ketentuan itu sudah tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia.
“Tugas akhir bisa berbentuk berbagai macam, bisa berbentuk prototipe, proyek, bisa berbentuk lainnya, bukan hanya skripsi, tesis dan disertasi. Keputusan ini ada di perguruan tinggi,” kata Nadiem Makarim dalam Youtube Kemendikbudristek.
Aturan itu diatur lebih rinci pada Pasal 18. Dalam beleid itu dijelaskan tugas atau proyek akhir itu juga bisa dilakukan secara berkelompok.
DAPATKAN INFORMASI LAINNYA DI GOOLGE NEWS
