Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi menilai, pengumuman kuota haji yang lebih dini itu memiliki dampak positif dan negatif.
Positifnya, pemerintah Indonesia bisa menyiapkan pelaksanaan musim haji 2024 lebih awal.
”Tidak mepet seperti selama ini,” katanya Senin 3 Juli 2023.
Dia mencontohkan pelunasan haji tahun ini yang terbilang cukup mepet.
Padahal, biaya pelunasannya cukup besar sehingga masyarakat atau calon jemaah haji memiliki waktu singkat untuk menyiapkan uang pelunasan.
BACA JUGA : Makan Daging Sebaiknya Konsumsi Buah Dahulu atau Setelah, Mana yang Lebih baik, Ini Penjelasannya
Dadi mengakui, penyiapan penyelenggaraan haji di Indonesia juga terkait dengan aturan birokrasi. Misalnya, ada komponen penyelenggaraan haji yang dibiayai dari APBN tahun berjalan seperti pembiayaan petugas haji.
Kemudian, sebelum membahas biaya haji tahun berjalan, harus dituntaskan laporan penyelenggaraan haji tahun sebelumnya. Pembahasan biaya haji 2024 harus menunggu laporan haji 2023 selesai.
BACA JUGA : Sumsel Daftar Haji Sekarang 23 Tahun Lagi Berangkat, Cek Daftar Tunggu Porsi Haji
Dadi menyatakan, kebijakan Saudi mengumumkan kuota sejak dini itu harus direspons cepat oleh pemerintah Indonesia. Dia menambahkan, pada 2024 bisa dimulai skema baru penyaluran subsidi atau penggunaan nilai manfaat dana haji.
”Jadi, tidak seperti sekarang. Semua jemaah mendapatkan nilai manfaat yang sama,” kata Dadi.
Menurut dia, BPKH bersama Kemenag bisa mencoba formulasi kucuran dana subsidi haji yang baru.
Yaitu, satu jemaah dengan jemaah lainnya mendapatkan nilai subsidi berbeda-beda. Skema seperti itu sudah diterapkan di sejumlah negara seperti Malaysia. (*)
DAPATKAN INFORMASI LAINNYA DI GOOLGE NEWS
