Pemerintah sedang berkoordinasi membenahi aturan yang ada. Termasuk reward untuk ASN.
“Kemenpan RB aktif mengoordinasikan penyiapan konsep birokrasi baru pemerintah. Mencakup delayering, jabatan fungsional, total reward, dan lainnya. Kemenkeu juga terlibat dalam beberapa kegiatan penyiapan tersebut,” jelas dia.
Baca Juga :Main Game Sambil Belajar Bonus Saldo DANA, Bisa Buat Modal Malam Mingguan
Anggota Komisi II DPR-RI, Guspardi Gaus mendukung usulan itu. ”MenpanRB mengusulkan itu wajar, tidak ada masalah.
Apalagi sudah sekian lama tidak naik,” katanya. Kenaikan gaji PNS terakhir pada 2019 lalu.
Setelahnya, empat tahun berturut-turut PNS tidak merasakan kenaikan gaji lagi. Sedangkan inflasi dan kenaikan harga barang terus terjadi.
Baca Juga :Buruan Mumpung Harga Emas Pegadaian Turun Banyak, Kapan Lagi Beli
”MenpanRB pasti sudah melakukan kajian mengenai kesejahteraan para PNS yang ditinjau dari berbagai aspek,” tambahnya.
Kemenkeu diharapkan bisa segera merespons usul tersebut. Meski begitu, tentu dengan memperhatikan APBN.
Sebab, bukan hanya gaji PNS yang dibiayai APBN. Tapi juga kepentingan lain seperti pembangunan hingga pembayaran utang negara. “Jangan sampai APBN jebol,” imbuh dia.
Baca Juga :Ini Pengaruhnya Harga Sawit 10 Hingga 20 Tahun Turun, Berikut Harga TBS Sumsel
Guspardi menambahkan, soal berapa persen kenaikan gaji ASN yang diusulkan, tentu diperlukan kajian.
Yang jelas, jika kenaikan gaji ASN itu diimplementasikan, jabatan paling rendah hingga paling tinggi disamaratakan.
”Jangan sampai yang menikmati itu pejabat-pejabat yang lebih tinggi jabatannya,” tutur dia.(*)
