Xiaomi secara tegas menolak seruan sekelompok anggota parlemen Amerika Serikat (AS) yang mendesak pemerintah AS untuk memasukkan perusahaan teknologi asal China tersebut ke dalam daftar entitas yang diduga memiliki kaitan dengan militer China. Penolakan ini disampaikan Xiaomi melalui pernyataan resmi pada Selasa waktu setempat.
Dalam pernyataannya, Xiaomi menegaskan bahwa perusahaan tersebut murni bergerak di sektor konsumen dan tidak memiliki afiliasi apa pun dengan institusi militer China. Xiaomi menyebut tudingan tersebut tidak berdasar dan menyesatkan.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
“Xiaomi bukan perusahaan militer China dan tidak berafiliasi dengan entitas militer mana pun. Produk dan layanan kami ditujukan sepenuhnya untuk penggunaan sipil dan komersial. Tidak ada dasar untuk memasukkan Xiaomi ke dalam daftar 1260H,” demikian pernyataan resmi Xiaomi, seperti dikutip dari SCMP pada Kamis (25/12/2025).
Pernyataan ini merupakan respons terhadap surat terbuka yang dikirimkan sembilan anggota parlemen Partai Republik AS kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth pekan lalu. Dalam surat tersebut, para legislator mendesak Pentagon untuk menambahkan lebih dari selusin perusahaan teknologi China ke dalam daftar Section 1260H.
Selain Xiaomi, beberapa perusahaan lain yang didesak untuk masuk daftar tersebut adalah startup AI DeepSeek dan pembuat robot humanoid Unitree. Hingga berita ini diturunkan, DeepSeek, Unitree, maupun Pentagon belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan komentar terkait isu tersebut.
Daftar 1260H sendiri merupakan daftar perusahaan yang oleh Departemen Pertahanan AS dianggap memiliki hubungan dengan militer China. Meskipun masuknya sebuah perusahaan ke daftar ini tidak otomatis memicu sanksi, daftar ini berfungsi sebagai peringatan bagi lembaga pemerintah dan entitas bisnis AS terkait potensi risiko kerja sama.
Para anggota parlemen AS juga mendorong agar perusahaan China di sektor bioteknologi, manufaktur ilmu hayati, robotika, kecerdasan buatan terwujud (embodied AI), hingga pembuat layar dan chip turut dimasukkan ke dalam daftar tersebut, menunjukkan cakupan yang luas dari kekhawatiran mereka.
Ini bukan kali pertama Xiaomi menghadapi tudingan serupa. Pada awal tahun 2021, Xiaomi sempat dimasukkan ke dalam daftar “Communist Chinese Military Company” (CCMC) oleh Departemen Pertahanan AS. Namun, Xiaomi kemudian menggugat pemerintah AS dan berhasil dikeluarkan dari daftar tersebut pada tahun yang sama. Daftar CCMC sendiri kemudian dihapus dan digantikan oleh mekanisme 1260H yang berlaku saat ini.
Sejumlah perusahaan China lain, seperti produsen drone DJI, juga pernah menempuh jalur hukum untuk menantang penetapan serupa oleh pemerintah AS, menandakan adanya pola perlawanan hukum terhadap kebijakan tersebut.
