Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengapresiasi rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk memberikan sejumlah subsidi bagi buruh di wilayahnya. Apresiasi ini disampaikan setelah dialog intensif mengenai upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, baik melalui penetapan upah minimum maupun tunjangan tambahan.
Afriansyah menjelaskan, pembahasan tersebut mencakup kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2026 yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.317.601. Angka ini menunjukkan kenaikan 5,7 persen dibandingkan tahun 2025.
Liputan informatif lainnya tersedia di Mureks. mureks.co.id
“Ini harus kita junjung tinggi, kita sepakati, dan kita hargai, karena merupakan hasil dari proses perundingan dan kebersamaan yang dilakukan melalui pertemuan tripartit, serta melibatkan Dewan Pengupahan Nasional dan Dewan Pengupahan Provinsi,” kata Afriansyah, dikutip dari keterangan resmi pada Jumat (9/1/2026).
Selain UMP, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyiapkan tunjangan tambahan yang signifikan bagi para pekerja dan guru. Program tersebut meliputi subsidi pendidikan gratis hingga tingkat SMA dan SMK, serta fasilitas kredit perumahan.
Afriansyah menilai kebijakan tersebut akan memberikan dampak langsung dan positif bagi masyarakat. Dukungan di luar skema pengupahan ini dianggap mampu membantu memenuhi kebutuhan hidup pekerja secara lebih menyeluruh.
“Ini merupakan tambahan yang luar biasa di luar UMP. Tuntutan kesejahteraan pekerja dan guru tidak bisa hanya dilihat dari satu sektor saja, karena sektor lainnya juga telah dipenuhi,” ujar Afriansyah.
Ia juga menyoroti komitmen Dedi Mulyadi dalam mendorong pertumbuhan industri di Jawa Barat. Pertumbuhan sektor industri diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang memadai dan berkelanjutan bagi warga.
Kementerian Ketenagakerjaan berharap kebijakan komprehensif ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta besaran upah pekerja di Jawa Barat. Catatan Mureks menunjukkan, upaya ini krusial mengingat angka PHK di Jawa Barat yang tertinggi secara nasional pada November 2025, mencapai 79.302 orang.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengakui bahwa upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menghadapi tantangan besar. Peningkatan kesejahteraan warga dinilai belum merata di seluruh wilayah.
“Ada garis kemiskinan yang cukup tinggi di Jawa Barat, terutama di wilayah yang masyarakatnya mayoritas buruh tani dan buruh nelayan. Karena itu, tidak ada jalan lain selain mendorong pertumbuhan industri,” tutur Dedi.
Berbagai insentif di luar UMP diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup layak masyarakat. Dedi juga berharap sektor industri di Jawa Barat terus berkembang agar warga tidak perlu mencari pekerjaan ke luar negeri.
