Wali Kota New York yang baru dilantik, Zohran Mamdani, secara tegas menolak perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memenjarakan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, di New York City. Mamdani mengutuk keras manuver tersebut, menyebutnya sebagai “tindakan perang dan pelanggaran hukum federal dan internasional.”
Mamdani mengungkapkan, ia sempat diberi pengarahan pada Sabtu (3/1) dini hari terkait penahanan Maduro. Namun, ia langsung berdiskusi dengan Trump melalui panggilan telepon untuk menyampaikan penolakannya.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca melalui Mureks. mureks.co.id
“Saya menelepon presiden dan berbicara langsung dengannya untuk menyampaikan pemolakan saya terhadap tindakan ini dan untuk memperjelas bahwa penentangan itu didasarkan pada penolakan terhadap upaya perubahan rezim, pelanggaran hukum internasional federal, dan keinginan untuk melihat hal itu konsisten setiap hari,” kata Mamdani, seperti dikutip dari Fox News.
Ia menambahkan, “Saya menyampaikan penentangan saya, saya memperjelasnya, dan tetap dengan sikap kami.”
Melalui akun media sosial X-nya, Mamdani juga menulis bahwa upaya “perubahan rezim yang terang-terangan akan secara langsung memengaruhi warga New York dan Venezuela yang tinggal di kota itu.”
“Fokus saya adalah keselamatan mereka dan keselamatan setiap warga New York, dan pemerintahan saya akan terus memantau situasi dan mengeluarkan panduan yang relevan,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Trump mengumumkan penangkapan Maduro setelah serangan militer skala besar AS ke sejumlah titik di Kota Caracas, Venezuela, pada Sabtu dini hari. Pemerintahan Venezuela sendiri menyatakan bahwa upaya AS ini bertujuan untuk merampas cadangan minyak dan mineral negara itu. Mereka menyebutnya sebagai “upaya memaksakan perang kolonial untuk menghancurkan bentuk pemerintahan republik dan memaksakan perubahan rezim bersekutu dengan oligarki fasis.”
Mureks mencatat bahwa Mamdani dan Maduro memiliki kesamaan sebagai politikus sosialis yang meyakini redistribusi kekayaan. Keduanya berfokus pada upaya pemerataan ekonomi, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.
Mamdani berjuang untuk penerapan pajak terhadap orang-orang kaya dan perusahaan guna mendanai layanan publik, sementara Maduro mendistribusikan kekayaan melalui pendapatan minyak dan kendali negara atas sumber daya. Selain itu, Mamdani memperjuangkan perumahan yang dikelola pemerintah, penitipan anak, transportasi umum, dan toko kelontong milik kota. Kebijakan ini serupa dengan kebijakan Maduro terkait distribusi makanan, layanan kesehatan, dan perumahan yang dikelola negara.
