MUREKS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Provinsi Sumatera Selatan melibatkan berbagai stakeholder untuk menahan laju inflasi. Infrastruktur yang baik merupakan kunci dari aktifitas perekonomian masyarakat agar tetap stabil.
Dengan infrastruktur yang baik dengan sendirinya akan memudahkan pendistribusian bahan kebutuhan pokok sampai ke daerah-daerah pelosok. Dengan demikian tentu inflasi akan terjaga.
Baca Juga : Heboh, Motor Terbakar di SPBU Diresmikan Wali Kota Lubuklinggau
Hal ini disampaikan Penjabat Bupati Musi Banyuasin H Apriyadi melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Drs Yusuf Amilin usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 Secara Virtual, Senin, 9 Januari 2023 di Ruang Rapat Serasan Sekate. Rapat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian BA MA PhD.
“Tentunya ini menjadi konsen, bagaimana agar inflasi dapat stabil dan bisa mensejahterakan masyarakat. Semoga inflasi di Kabupaten Muba dapat terus terjaga dan pembangunan infrastrukturnya dapat terus berjalan dengan baik dan lancar,”ulas Yusuf.
Baca Juga : Orgen Tunggal Dilarang Putar Lagu Remix, Begini Penjelasan Kapolda Sumatera Selatan
Yusuf berharap di tahun 2023 upaya untuk menekan angka inflasi di Kabupaten Muba bisa lebih dimaksimalkan. Koordinasi dan komunikasi yang sudah terjalin selama ini menurutnya harus dioptimalkan lagi. “Pemerintahan Daerah harus tanggap dengan menggerakkan Satgas Pangan, Kemudian melakukan pemantauan terhadap harga bahan-bahan pokok,” paparnya.
Sementara itu Mendagri Tito mengatakan angka inflasi nasional sangat ditentukan oleh kerja Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah. Peran Pemerintah Daerah sangat penting. Untuk mencegah atau mengatasi inflasi di daerah.
Dirinya meminta pemerintah daerah (Pemda) menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT). Hal ini bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersedian pasokan. Kemudian keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah.
Baca Juga : Muba Optimis Penuhi Capaian Target SPM
Tito juga mengungkap, sejumlah hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengendalikan inflasi. Diantaranya, turun ke pasar dan sentra produksi guna memastikan kecukupan stok dan ketersediaan barang kebutuhan pokok yang terjangkau bagi masyarakat.
Lalu, melaksanakan operasi pasar untuk memberikan akses pangan murah bagi masyarakat. Poin berikutnyan adalah, optimalkan APBD untuk pengendalian inflasi daerah, serta dapat mengawal kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok ke pasar-pasar rakyat di setiap wilayah.
“Saya sangat berharap jajaran Pemerintah Daerah bisa tetap melakukan langkah konkrit, dalam pengendalian inflasi daerah di masing-masing daerah,”ungkapnya. (rel)
