Pemerintah Indonesia telah menyiapkan anggaran fantastis sebesar Rp 233 miliar untuk pembangunan satu unit Sekolah Garuda. Program pendidikan unggulan ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan visi menciptakan lulusan yang mampu bersaing di kancah global. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga berkomitmen menyediakan 700 hingga 1.000 beasiswa penuh bagi para lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ternama di dunia.
Sekolah Garuda pertama dijadwalkan mulai beroperasi pada Juni 2026. Lokasi awal pembangunan tersebar di empat provinsi, yakni Kabupaten Soe di Nusa Tenggara Timur, Desa Mayang di Belitung Timur, Kabupaten Bulungan di Kalimantan Utara, dan Konawe Selatan di Sulawesi Tenggara. “Itu yang sudah mulai kita konstruksi dan selesai Insya Allah nanti itu bulan Juni dipakai untuk siswa-siswa baru tahun 2026,” ungkap Direktur Jenderal Sains dan Teknologi (Saintek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ahmad Najib Burhani, dalam keterangannya di Makassar, Senin (8/12/2025).
Target Tujuh Sekolah Baru di 2027
Najib menambahkan, pemerintah tidak berhenti pada empat sekolah awal. Pada tahun 2026, ditargetkan tujuh sekolah Garuda baru akan dibangun dan siap beroperasi pada tahun 2027. Lokasi sekolah-sekolah tambahan ini mencakup Rejang Lebong, Mempawah, Manokwari, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Aceh, dan Katingan.
Kurikulum Sekolah Garuda dirancang secara inovatif, menggabungkan empat kurikulum nasional dengan pengayaan materi berskala internasional. Tujuannya adalah untuk memastikan para siswa memiliki daya saing tinggi dalam penerimaan di kampus-kampus terbaik dunia. Seluruh siswa akan menjalani sistem asrama penuh, yang merupakan bagian integral dari kurikulum pembentukan karakter dan penanaman nilai kebangsaan.
“Yang ini kebangsaan itu agak mirip nanti modifikasi dari yang sekarang diterapkan misalnya di Pradita, di Tarunan Nusantara, dan sebagainya,” jelas Najib.
Proyeksi pemerintah sangat ambisius: 80 persen siswa Sekolah Garuda diproyeksikan akan meraih beasiswa penuh untuk jenjang Strata 1 (S1) di universitas internasional. “Mereka itu akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa S1 ke perguruan tinggi terbaik dunia,” tegasnya.
Komitmen pemerintah terhadap beasiswa ini bukan tanpa bukti. Pada tahun 2025, sebanyak 403 siswa telah menerima beasiswa S1 dari berbagai sekolah. “Tahun depan Insya Allah sekitar 700 sampai 1000 beasiswa untuk S1,” imbuh Najib, mengindikasikan peningkatan skala program.
Rekrutmen Guru dan Siswa Dimulai
Proses persiapan Sekolah Garuda kini memasuki tahap rekrutmen guru dan siswa. Pemerintah sedang melakukan rekrutmen dan pemutasian guru yang memenuhi kualifikasi. “Separuh rekrutmen yang sebagian itu mutasi, sebagian itu adalah pemindahan atau penugasan dari beberapa tempat itu untuk di sekolah Garuda,” ujar Najib.
Kualifikasi guru dan kepala sekolah mencakup kemampuan bahasa Inggris yang baik. “Kalau kepala sekolahnya itu memiliki pengalaman untuk memimpin kepala sekolah. Untuk gurunya itu ada tuvel kalau gak salah 7 atau 6,” terang Najib.
Sementara itu, rekrutmen siswa akan melalui serangkaian tes yang meliputi kemampuan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. “Ini adalah bagian dari upaya memeratakan pembangunan, meningkatkan literasi, numerasi di berbagai daerah,” katanya.
Dana Pembangunan dan Prioritas Daerah
Najib merinci bahwa Sekolah Garuda terbagi dalam dua kategori: sekolah baru yang dibangun dari nol, dan sekolah transformasi yang merupakan pengembangan dari sekolah unggulan yang sudah ada. Biaya pembangunan satu sekolah garuda baru mencapai Rp 233 miliar. Untuk sekolah transformasi, pendanaannya difokuskan pada pengayaan dan penguatan kapasitas.
Di wilayah Sulawesi, pembangunan sekolah garuda baru sedang berlangsung di Konawe Selatan. Pemerintah juga berencana membangun dua lokasi di Sulawesi Selatan, salah satunya di Desa Puca, Kecamatan Tompbulu, Maros.
Prioritas pembangunan Sekolah Garuda ditentukan berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu daerah. Daerah dengan IPM tinggi menjadi prioritas kedua, kecuali jika daerah dengan IPM rendah lebih cepat mengajukan usulan. “Kepri dan Sulsel itu yang lebih tinggi dari beberapa daerah yang lain. Itu bisa masuk kalau umpamanya, tidak cepat daerah-daerah yang lain itu memberikan usulannya,” jelas Najib.
Kendati demikian, pemerintah tetap memprioritaskan daerah yang paling membutuhkan. “Kalau umpamanya sudah penuh, itu mungkin kalau umpamanya ada daerah-daerah yang sangat membutuhkan yang menjadi prioritas itu akan didahulukan,” pungkasnya.
