Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan opsi pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD tidak akan mengembalikan sistem seperti era Orde Baru yang minim partisipasi publik. Ia memastikan, desain baru ini akan tetap mengakomodasi keterlibatan masyarakat secara maksimal.
“Ya, jadi mungkin publik menyangka pilkada yang lagi didesain, apakah ada perubahan nanti seperti pilkada di zaman Orde Baru, yang partisipasi publiknya itu hampir nihil. Padahal kalaupun itu nanti ada perubahan desain, misalkan melalui DPRD, itu sama sekali bukan pilkada melalui DPRD seperti pilkada zaman dulu,” ucap Sarmuji di DPP Golkar, Jakarta Barat pada Kamis (8/1).
Artikel informatif lainnya dapat ditemukan dalam liputan Mureks. mureks.co.id
Sarmuji menambahkan, Partai Golkar akan mengambil sisi-sisi terbaik dari pilkada langsung untuk diakomodir ke dalam sistem pilkada tidak langsung melalui DPRD, seandainya perubahan tersebut terjadi. “Ya, kami Partai Golkar akan mengambil sisi-sisi terbaik dari pilkada langsung untuk diakomodir, dimasukkan ke dalam sistem pilkada tidak langsung melalui DPRD, itu seandainya nanti terjadi perubahan Jadi ini sama sekali berbeda dengan pilkada zaman Orde Baru yang partisipasi publiknya hampir nihil,” tambahnya.
Ia merinci bentuk partisipasi publik yang akan dipertahankan, seperti kampanye langsung dan debat antar kandidat. “Apa saja partisipasi publik yang nanti bisa diakomodir? Misalkan nanti meskipun itu dilakukan oleh DPRD, kampanye langsung itu tetap bisa dilakukan, debat kandidat tetap bisa dilakukan, atau proses penjaringannya melibatkan publik secara luas, sehingga rakyat tidak ditinggalkan meskipun pemilihannya melalui DPRD,” jelas Sarmuji.
Menurut Mureks, Sarmuji juga menegaskan komitmen Golkar untuk hanya menyetujui perubahan model Pilkada jika partisipasi publik tetap diikutsertakan secara maksimal. “Golkar akan setuju dengan model pilkada melalui DPRD hanya apabila partisipasi publik tetap berjalan secara maksimal,” ucap Sarmuji.
Mureks mencatat bahwa wacana perubahan ini telah mendapat dukungan dari beberapa partai lain, termasuk Gerindra, Demokrat, dan PKB. Pembicaraan informal antar partai terkait usulan ini pun sudah mulai berlangsung. “Ya, kontak-kontak saja ya. Kontak-kontak. Ya ngobrol-ngobrol informal, tanya-tanya,” kata dia.
