Dunia dikejutkan oleh sebuah episode dramatis: penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan khusus Amerika Serikat. Peristiwa ini, yang terjadi setelah konfrontasi verbal dan retoris berkepanjangan, menandai serangan langsung terhadap kedaulatan sebuah negara dan berujung pada penculikan kepala negaranya untuk diadili di bawah apa yang disebut ‘Imperium Kebebasan’.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengumumkan keberhasilan pasukannya dalam menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Insiden di Caracas ini, menurut pantauan Mureks, menjadi puncak dari ketegangan retoris yang telah lama memanas antara kedua negara. Penangkapan seorang kepala negara berdaulat menunjukkan bahwa stabilitas global berada di titik terendah, dengan indikasi kekacauan yang tak terperikan.
Mureks juga menyajikan berbagai artikel informatif terkait. mureks.co.id
Peristiwa ini, menurut tim redaksi Mureks, menyingkap tiga tabir besar yang selama ini menutupi realitas politik global. Pertama, fondasi moral dalam kebijakan luar negeri AS, yang telah dirajut sejak awal eksistensinya, kini hancur lebur. Kedua, realpolitik kembali menempati momentum historisnya di bawah bayang-bayang anarki global. Ketiga, tatanan dunia berbasis aturan, yang sebelumnya sekarat, kini dianggap mati total. Dunia kini menghadapi ketidakpastian baru yang jauh lebih berbahaya.
Raibnya Moralitas sang Pendakwah
Sejak awal berdirinya, Amerika Serikat selalu memegang teguh keyakinan akan eksepsionalismenya. Deklarasi Kemerdekaan mereka mengguncang dunia dengan prinsip universal bahwa semua manusia diciptakan setara. Melalui Washington Doctrine, AS menolak terlibat dalam persaingan kekuatan di Eropa yang dianggap amoral. Mereka juga memposisikan diri sebagai promotor dan pejuang kebebasan, yang menurut Thomas Jefferson, akan terwujud dalam ‘Kekaisaran Kebebasan’ (Empire of Liberty).
Dalam pandangan AS, hubungan antarnegara selalu diwarnai kacamata moralitas. Mereka kerap mencela praktik diplomasi Eropa yang dianggap penuh intrik, tanpa moral, dan hanya mempertontonkan perebutan kekuasaan. Namun, kemunculan Woodrow Wilson di panggung dunia pasca-Perang Dunia Pertama mengubah total hukum keseimbangan kekuatan (balance of power) yang berlaku di Eropa.
AS kemudian mengajukan proposal Liga Bangsa-Bangsa dan supremasi hukum internasional. Woodrow Wilson berambisi menciptakan dunia yang aman bagi demokrasi. Dalam bukunya, Diplomacy, Henry Kissinger menulis bahwa bagi Wilson, tatanan internasional harus berlandaskan hukum universal dan kepercayaan, bukan pada keseimbangan dan persaingan kekuatan. Sejak era itu, kebijakan luar negeri AS selalu dimotivasi oleh ‘wahyu Wilsonian’ untuk mempromosikan demokrasi dan kebebasan, sebagai perwujudan eksepsionalisme Amerika. Singkatnya, kebijakan luar negeri AS selalu mengklaim didasarkan pada moralitas, terlepas dari hipokrisi dalam praktiknya, menjadikan Amerika sebagai ‘pendakwah’ paling vokal di dunia.
Namun, keputusan Trump untuk menyerang Venezuela, menculik presidennya, dan secara terang-terangan menguasai sumber daya minyaknya, telah melenyapkan moralitas dari kebijakan luar negeri AS. Dakwah moral yang selama ini menjadi tabir penghalang ambisi sejati AS, baik dalam narasi demokrasi, hak asasi, maupun kebebasan, kini luruh seutuhnya.
Menurut analisis, Trump tidak menghancurkan fondasi moral tersebut, melainkan hanya melepaskan tabir hipokrisi yang selama ini menutupi. ‘Ia ingin minyak Venezuela! dunia harus tahu itu,’ demikian inti dari tindakan tersebut. Peristiwa ini tidak mengejutkan, namun semakin meyakinkan dunia bahwa AS bukanlah kiblat kebebasan, guru demokrasi, atau pendakwah hak asasi manusia. Eksepsionalismenya luruh tak bersisa. AS kini dianggap tidak berbeda dengan negara lain yang mendasarkan kebijakannya pada raison d’etat, yaitu kepentingan negara total, bukan nilai moral.
Realpolitik Trumpian
Realpolitik, sebuah kebijakan luar negeri yang berlandaskan kekuatan dan kepentingan, kini menjadi pilihan utama pemerintahan Trump. Dunia seolah asing dengan dogma ini, setelah satu abad berada di bawah bayang-bayang Wilsonianisme. Kini, ‘hantu’ Bismarck dan Disraeli yang sempat tersingkir, kembali menampakkan bayangannya.
Trump secara tegas menegaskan kepentingan nasional AS di Venezuela, khususnya terkait sumber daya minyak. Ia memandang Maduro sebagai penghalang yang harus disingkirkan. Mureks mencatat bahwa sejak era Theodore Roosevelt, belum ada pemimpin AS yang mengekspresikan Doktrin Monroe dengan unjuk kekuatan setelanjang yang dilakukan Trump.
Demonstrasi kekuatan di Caracas, di mana sebuah kekuatan hyperpower di Belahan Bumi Barat dan adidaya global melancarkan serangan demi kepentingannya, menunjukkan bahwa Trump tidak ragu mendefinisikan kebijakannya melalui unjuk kekuatan. Tidak ada narasi moral yang membingkai, hanya penegasan kepentingan. Ini adalah langkah berani dari seorang ‘Kaisar Imperium Kebebasan’.
Akibatnya, anarkisme global kembali menguat. Ketika senjata berbicara, hukum internasional semakin kehilangan taji. Setiap negara akan merasakan ketidakamanan yang sama, dan konsep keamanan kolektif tidak lagi aktif. Muncul pertanyaan krusial: jika negara yang paling menentang realpolitik kini tanpa malu menggunakannya, mengapa negara lain tidak melakukan hal serupa? Dunia kini diibaratkan rimba raya anarki yang akan memicu persaingan kekuatan dan ketidakpastian abadi.
Berakhirnya Tatanan Internasional Liberal
Puncak dari semua ini adalah kematian total tatanan internasional liberal berbasis aturan yang selama ini rapuh. Amerika Serikat, yang telah memperjuangkan tatanan ini melalui dua Perang Dunia yang sangat destruktif, kini justru berperan dalam kehancurannya. Ini merupakan ironi terbesar dalam sejarah Abad ke-21.
Tatanan berbasis aturan yang terwujud dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lahir dari reruntuhan dua Perang Dunia, dengan AS sebagai arsitek utamanya. Nama Woodrow Wilson dan Franklin D. Roosevelt akan selalu melekat dalam sejarah lembaga dunia tersebut.
Membangun tatanan internasional berbasis aturan bukanlah eksperimen yang mudah. Awalnya, ide ini disambut dengan sinisme dan skeptisisme yang tak terhindarkan. Sangat sulit meyakinkan banyak negara berdaulat untuk sedikit mengikis kedaulatan mereka dan menyerahkannya kepada organisasi dunia.
Meskipun dipandang sinis oleh para kritikus realis, tatanan dunia berbasis aturan telah menciptakan delapan dekade perdamaian relatif. Dalam periode ini, unjuk kekuatan telanjang akan selalu menghadapi kecaman moral. Ratusan resolusi PBB telah dikeluarkan untuk mengecam konflik dan gangguan perdamaian, dengan sistem ini dijalankan di bawah kepemimpinan Amerika Serikat.
Kini, ketika AS sendiri tidak lagi mengindahkan hukum internasional, menginvasi negara berdaulat, dan menangkap presiden dari negara berdaulat, kematian tatanan internasional liberal menjadi sebuah kepastian. Ikatan yang susah payah dirajut sejak Piagam Atlantik kini perlahan terurai, karena AS sebagai simpul pengikatnya enggan lagi terikat.
Dunia yang tidak aman semakin membayangi. Kedaulatan negara menjadi semakin nihil arti ketika negara yang lebih besar mendemonstrasikan kekuatannya. Tindakan Trump di Venezuela mungkin memberikan surplus sumber daya, namun ada dampak yang jauh lebih mengerikan dan tak terperikan: hilangnya kepercayaan dalam hubungan antar bangsa.
