Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (30/12/2025) mengumumkan bahwa pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp 268 miliar untuk penanganan korban bencana banjir lumpur dan gelondongan kayu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana tersebut merupakan bagian dari Dana Kemasyarakatan Presiden.
Purbaya menjelaskan, dari total Rp 268 miliar, Rp 20 miliar dialokasikan untuk tiga provinsi terdampak, sementara masing-masing Rp 4 miliar disalurkan kepada 52 kabupaten atau kota. “Ini program Pak Presiden, Rp 4 miliar per kabupaten atau kota. Itu sudah dicairkan semua,” kata Purbaya.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Selain itu, pemerintah juga telah mengalokasikan dana siap pakai bencana sebesar Rp 1,51 triliun yang dapat digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk tiga provinsi tersebut. Purbaya menegaskan kesiapan dana ini untuk segera dicairkan.
“Jadi kalau besok atau hari ini BNPB mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan misalnya, besok bisa cair,” ujarnya. Ia juga mendorong agar proses pencairan dipercepat. “Jadi uangnya ada, tinggal dipercepat kalau bisa hari ini, hari ini pak, jangan sampai tahun depan. Tahun depan beda lagi, jangan hangus tahun ini,” paparnya.
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp 51 triliun khusus untuk rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tambahan dana juga diberikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 1,63 triliun untuk daerah terdampak bencana.
“Untuk pemanfaatan APBN 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak estimasinya Rp 51 triliun, jadi kami sudah alokasikan itu,” ungkap Purbaya.
