Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan keengganannya untuk melihat daftar perusahaan-perusahaan yang terindikasi melanggar aturan. Daftar tersebut, yang umumnya berisi perusahaan yang izinnya akan dicabut karena terjaring operasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), sengaja ia hindari.
Prabowo mengungkapkan alasannya saat melakukan panen raya di Karawang pada Rabu, 7 Januari 2026. Ia mengaku khawatir akan adanya nama kenalan atau teman dalam daftar tersebut, yang berpotensi memengaruhi keputusannya. “Kemarin saya dikasih daftar sekian puluh perusahaan yang melanggar yang mau dicabut izinnya. ‘Silakan bapak pelajari,’ tapi saya bilang saya nggak mau. Saya nggak mau lihat itu. Karena saya takut ada teman saya di situ. Iya kan, nggak enak. Bisa terpengaruh saya,” kata Prabowo.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca melalui Mureks. mureks.co.id
Mureks mencatat bahwa sikap ini menunjukkan komitmen Prabowo untuk menjaga objektivitas dalam penegakan hukum. Ia menambahkan, “Begitu saya lihat, ‘eh ini Gerindra lagi.’ Jadi lebih baik saya nggak mau lihat, saya nggak mau tahu.”
Oleh karena itu, Prabowo memilih untuk menyerahkan sepenuhnya penindakan terhadap pelanggaran kepada aparat penegak hukum. Ia menegaskan prinsip sederhana: siapa pun yang melanggar harus ditindak tanpa pandang bulu. “Kalau sekarang saya nggak tau, jadi saya serahkan ke aparat penegak hukum, yang melanggar tindak, sederhana,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung pengalamannya selama satu tahun memimpin Indonesia. Ia mengaku sempat terkejut dengan banyaknya upaya suap yang ditujukan kepadanya demi kepentingan tertentu. “Aku satu tahun aja jadi presiden geleng-geleng kepala juga. Saya berapa kali mau disogok, minta ini, minta itu,” ungkapnya.
Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa komitmennya tidak goyah. Ia memastikan bahwa setiap peraturan yang ditegakkan selalu berdasarkan kepentingan bangsa dan negara. “Tapi saya tegakkan peraturan sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara saya, nggak ikut yang lain-lain,” pungkas Prabowo.
Referensi penulisan: finance.detik.com
