Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pernyataan ini muncul di tengah bergulirnya kembali usulan serupa dari Partai Golkar yang telah memasukkan poin tersebut dalam hasil rapat pimpinan nasional (rapimnas) partainya.
Berbicara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (29/12/2025), Prasetyo Hadi menyoroti mahalnya ongkos politik sebagai salah satu alasan utama. Ia menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap sistem demokrasi.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
“Kalau pemerintah, ya, pada dasarnya kan kita mendengarkan seluruh aspirasi dan pendapat. Nah, kalau kami, saya selalu ngurus partai ya, bukan selaku Mensesneg juga. Kebetulan dulu kami bertugas di Komisi II DPR dan kajian-kajian, pembelajaran-pembelajaran terhadap seluruh proses demokrasi kita itu kan terus berjalan ya,” ujar Prasetyo Hadi.
Prasetyo Hadi, yang juga menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, mendorong perlunya perubahan dalam sistem pilkada. Ia menilai sistem pilkada langsung yang diterapkan saat ini memiliki banyak sisi negatif yang perlu dipertimbangkan.
“Semua memiliki pendapat, memiliki pandangan, ada yang menilai kelebihannya, ada yang menilai kekurangannya. Tetapi, kalau kami berpendapat, sekali lagi kami sebagai pengurus partai, salah satu pimpinan di partai, kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prasetyo menyinggung polemik tingginya ongkos politik. Ia menjelaskan bahwa biaya untuk menjadi seorang kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, sangat besar. Selain itu, pemerintah pusat juga menanggung pembiayaan yang tidak sedikit untuk penyelenggaraan pilkada secara langsung.
“Misalnya, dari ongkos politik gitu kan, kita semua sekarang tahu bahwa untuk menjadi seorang kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, itu ongkosnya sangat besar. Belum dari sisi negara ya, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaannya,” jelas Prasetyo.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Prasetyo menegaskan bahwa Partai Gerindra mendorong penerapan pilkada tidak langsung melalui DPRD. “Nah, inilah yang kemudian, kalau kajian di kami internal partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD,” pungkasnya.
Partai Golkar Juga Dorong Pilkada Lewat DPRD
Sebelumnya, Partai Golkar telah merampungkan Rapimnas 1 Tahun 2025. Salah satu poin penting yang disepakati adalah usulan pilkada melalui DPRD, sejalan dengan pandangan Gerindra. Selain itu, Golkar juga merekomendasikan pembentukan koalisi permanen.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dalam keterangan tertulis pada Minggu (21/12), menyatakan, “Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan koalisi permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan.”
Terkait pilkada, Bahlil menambahkan, “Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.” Rapimnas Golkar juga merekomendasikan perbaikan dalam sistem Pemilu proporsional terbuka di Indonesia.
