JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno menghadapi tantangan ekonomi serius setelah pemerintah pusat memangkas transfer Dana Bagi Hasil (DBH) hingga lebih dari Rp15 triliun. Menanggapi situasi ini, Gubernur Pramono Anung menginstruksikan jajarannya untuk tidak melakukan protes, melainkan fokus pada upaya menggeliatkan ekonomi ibu kota melalui berbagai skema pembiayaan inovatif.
Pemotongan DBH tersebut menjadi ujian bagi Jakarta yang kini bertransformasi menjadi kota global. Meski demikian, Pramono Anung menegaskan pentingnya mencari solusi alternatif untuk menjaga stabilitas dan daya saing perekonomian daerah.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Jakarta Collaboration Fund dan Skema Pembiayaan Alternatif
Salah satu inisiatif utama yang digagas oleh Gubernur Pramono adalah Jakarta Collaboration Fund. Dana ini disiapkan sebagai sumber pendapatan daerah tambahan untuk menutupi defisit akibat pemangkasan DBH. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dapat mengimplementasikan Jakarta Collaboration Fund.
Dukungan terhadap rencana ini telah datang dari pemerintah pusat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, saat menyambangi Balai Kota pada Selasa, 7 Oktober 2025, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif tersebut. Selain Jakarta Fund, Pemprov DKI juga menyiapkan skema lain seperti Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SP3L) sebagai instrumen pembiayaan alternatif.
Pramono Anung menekankan pentingnya optimalisasi instrumen-instrumen tersebut. “Alternative financing itu akan menjadi salah satu kata kunci untuk membangun Jakarta. Banyak instrumen yang selama ini belum terkelola secara baik akan kita gunakan,” ujarnya.
Dorongan Pembiayaan Kreatif dan Pengawasan Ketat
Selain skema-skema di atas, Gubernur Pramono juga memerintahkan jajarannya untuk menerapkan konsep pembiayaan kreatif atau creative financing. Ini dapat diwujudkan melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jakarta dengan pihak swasta, membuka peluang baru untuk pendanaan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran daerah.
Pramono menegaskan bahwa era penggunaan dana besar tanpa pengawalan ketat untuk pembangunan Jakarta telah berakhir. Ia memastikan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur Rano Karno akan mengawal secara khusus setiap pendanaan yang dialokasikan untuk pembangunan ibu kota.
Salah satu bentuk creative financing lainnya yang didorong untuk memperbesar peluang pemasukan daerah adalah penerapan skema hak penamaan atau naming rights. Langkah ini diharapkan dapat menambah pundi-pundi pendapatan daerah secara signifikan, mendukung UMKM dan daya saing ekonomi DKI Jakarta di tengah tantangan fiskal.
