OSLO – Perdana Menteri (PM) Denmark Mette Frederiksen pada Kamis (1/1) malam waktu setempat mengecam keras dimulainya kembali pembicaraan mengenai akuisisi Greenland. Tanpa secara eksplisit menyebut Amerika Serikat (AS), Frederiksen menegaskan bahwa “sekutu terdekat” Denmark tidak seharusnya memperlakukan negara lain dan rakyatnya sebagai objek yang bisa dibeli dan dimiliki.
Berbicara dari kediaman resminya, Frederiksen menyoroti bahwa tahun lalu diwarnai dengan “ancaman, tekanan, dan pembicaraan yang merendahkan” dari negara yang ia gambarkan sebagai “sekutu terdekat Denmark sepanjang masa”. Meskipun membahas berbagai isu ekonomi dan kesejahteraan sosial, PM Frederiksen menggunakan kata-kata paling tajam ketika menyinggung tekanan geopolitik yang dihadapi negaranya, khususnya terkait wilayah Arktik di Greenland.
Artikel informatif lainnya tersedia di Mureks melalui laman mureks.co.id.
“Kini lagi-lagi konflik mengenai Greenland, yang menyangkut Kerajaan (Denmark),” kata Frederiksen, mengacu pada ketegangan diplomatik yang kembali muncul. Ia mengkritik pola pikir di balik tekanan tersebut sebagai pandangan dunia yang sudah ketinggalan zaman “tentang keinginan untuk mengambil alih negara lain, rakyat lain. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang bisa dibeli dan dimiliki.”
PM Denmark tersebut juga menegaskan komitmen negaranya terhadap prinsip keadilan. “Kami memikul tanggung jawab kami di dunia. Bukan kami yang mencari konflik. Namun, saya pastikan: Apa pun yang terjadi, kami akan berdiri teguh soal mana yang benar dan salah,” ujarnya.
Pernyataan Frederiksen ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump pada 21 Desember 2025, mengumumkan penunjukan Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus AS untuk Greenland. Penunjukan ini kembali memicu ketegangan diplomatik antara Washington dan Kerajaan Denmark. Mureks mencatat bahwa sejak menjabat pada Januari 2025, Presiden Trump telah berulang kali menyatakan minatnya untuk menguasai Greenland, bahkan tidak mengesampingkan penggunaan “koersi militer atau ekonomi” untuk mencapai tujuannya.
Sebelumnya, pada 29 Maret 2025, ratusan demonstran di Kota Kopenhagen dan Aarhus juga telah menyuarakan penentangan keras terhadap pernyataan dan tindakan pemerintahan AS mengenai Greenland di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kopenhagen.
