JAKARTA – Penghapusan sejumlah konten berita terkait dampak banjir di Sumatra serta pernyataan pejabat publik yang menentang laporan mengenai “kekurangan” pemerintah telah memicu kekhawatiran serius terhadap kebebasan pers di kalangan kelompok advokasi media Indonesia. Insiden ini terjadi di tengah upaya penanganan bencana yang melanda wilayah tersebut.
Dikutip dari Nikkei Asia, salah satu konten yang paling disorot adalah laporan langsung CNN Indonesia pada 17 Desember. Tayangan tersebut memperlihatkan produser lapangan yang menangis tersedu-sedu saat menggambarkan kondisi anak-anak di sebuah desa di Provinsi Aceh yang tidak mendapatkan makanan, tiga minggu setelah banjir melanda.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks melalui mureks.co.id.
Aceh merupakan salah satu dari tiga provinsi di Sumatra Utara yang dilanda banjir dan tanah longsor akibat siklon pada akhir November. Hingga Senin, tercatat 1.140 orang meninggal dunia dan hampir 400.000 lainnya, sebagian besar di Aceh, masih mengungsi. Laporan CNN Indonesia tersebut sempat viral, menarik simpati publik dan memicu kritik daring terhadap respons pemerintah.
Namun, rekaman tersebut kini tidak lagi tersedia di akun media sosial stasiun televisi lokal itu. CNN Indonesia menyatakan bahwa pihaknya menghapus rekaman tersebut untuk mencegah potensi penyalahgunaan, menambahkan dalam sebuah pernyataan bahwa “keputusan ini diambil tanpa tekanan dan sepenuhnya merupakan keputusan redaksi.” Pihak CNN Indonesia tidak menanggapi permintaan komentar tambahan dari Nikkei Asia.
Pernyataan Pejabat Publik Memicu Kekhawatiran
Dalam konferensi pers pada 19 Desember, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menuduh pihak-pihak yang tidak disebutkan namanya berupaya membentuk opini publik untuk menyiratkan bahwa pemerintah tidak bekerja cukup keras dalam menanggapi bencana tersebut. “Mereka yang memiliki pengaruh dan platform harus menggunakannya dengan bijak,” tegas Teddy. “Jangan melakukan sebaliknya dan memperumit (situasi).”
Pada pengarahan yang sama, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak juga menyampaikan pandangannya. “Tolong beri tahu kami tentang kekurangan (kami), tetapi jangan mengungkapkannya melalui media,” ujarnya. Jenderal Maruli menambahkan, “Tunjukkan rasa belas kasihan kepada personel kami. Tiga orang sudah meninggal,” merujuk pada tentara yang gugur selama upaya penyelamatan dan evakuasi. “Kami telah bekerja siang dan malam, namun masih dicap lambat.”
Mureks mencatat bahwa insiden penghapusan konten tidak hanya terbatas pada CNN Indonesia. Laporan lain yang dihapus termasuk satu laporan yang diterbitkan oleh portal berita populer Indonesia tentang beberapa warga di Aceh yang mengibarkan bendera putih untuk menyatakan ketidakpuasan atas penanganan pemerintah pascabencana.
Selain itu, Kompas TV melaporkan bahwa peralatan jurnalis mereka disita dan video yang telah mereka buat diambil secara paksa ketika bersiap untuk melakukan laporan langsung di dekat bandara di Aceh.
Organisasi Pers Bersuara
Komite Keamanan Jurnalis Indonesia menuduh pemerintah membatasi akses informasi, terutama jika informasi tersebut tidak sesuai dengan narasi resmi. “Ini mencerminkan upaya serius untuk mengendalikan arus informasi publik dan menekan fakta,” kata komite tersebut dalam pernyataan baru-baru ini.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam pernyataan terpisah juga menegaskan, “Meliput upaya pemerintah bukan berarti menghilangkan ruang untuk kritik.” AJI menambahkan bahwa pernyataan yang dibuat oleh Teddy Indra Wijaya dan Maruli Simanjuntak dapat menekan ruang redaksi untuk melakukan lebih banyak sensor diri, yang menimbulkan ancaman serius terhadap kebebasan pers dan memunculkan kekhawatiran akan kembalinya praktik otoriter di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Para jurnalis di Indonesia juga menghadapi tekanan dalam peliputan topik-topik lainnya, menunjukkan pola pembatasan yang lebih luas.
