Pemerintah China telah berhasil mengekstradisi Chen Zhi, pendiri Prince Group yang dituduh sebagai bos jaringan penipuan lintas negara, dari Kamboja ke China pada Rabu (7/1) lalu. Pemulangan ini menandai langkah signifikan dalam upaya Beijing menindak kejahatan siber yang menargetkan warganya.
Kementerian Keamanan Publik China mengonfirmasi proses ekstradisi tersebut, menyebutnya sebagai “pencapaian besar” dalam kerja sama penegakan hukum antara China dan Kamboja. Chen Zhi dikawal langsung dari Phnom Penh menuju China, dengan dukungan penuh dari otoritas Kamboja.
Mureks juga menyajikan berbagai artikel informatif terkait. mureks.co.id
Menurut laporan CCTV yang dikutip Reuters, aparat China telah menerapkan tindakan hukum wajib terhadap Chen sesuai peraturan yang berlaku. Otoritas juga menegaskan bahwa Chen merupakan warga negara China, dan kasusnya masih dalam tahap penyelidikan lanjutan.
Kepada AFP, Beijing berencana untuk segera merilis daftar buronan anggota inti kelompok kriminal Chen Zhi. Pemerintah juga menyerukan para buronan lain yang terlibat dalam jaringan ini untuk segera menyerahkan diri.
Pada hari yang sama dengan ekstradisi, Bank Nasional Kamboja secara resmi melikuidasi Prince Bank, salah satu entitas milik Chen Zhi. Otoritas perbankan Kamboja juga melarang operasional baru bagi bank tersebut, meskipun nasabah masih diizinkan untuk menarik dana mereka.
Otoritas Amerika Serikat sebelumnya telah menuding Prince Group sebagai kedok untuk jaringan kriminal transnasional berskala besar. Mureks mencatat bahwa laporan AFP juga menyebutkan Chen Zhi telah dijatuhi sanksi oleh AS dan Inggris pada Oktober lalu, atas dugaan penipuan siber bernilai miliaran dolar.
Dengan tuduhan tersebut, Chen Zhi kini terancam hukuman hingga 40 tahun penjara. Dalam kasus ini, lebih dari 127 ribu Bitcoin yang diperkirakan senilai sekitar US$11 miliar telah disita sebagai bagian dari penyelidikan.
Kasus Chen Zhi ini menjadi bagian integral dari upaya Beijing yang lebih luas untuk memperketat penindakan terhadap kejahatan lintas negara. Secara khusus, pemerintah China menargetkan jaringan penipuan daring yang kerap beroperasi di Asia Tenggara dan secara sistematis menargetkan korban di China.
Hingga berita ini diturunkan pada Jumat, 09 Januari 2026, otoritas China belum merinci dakwaan pidana spesifik yang akan dikenakan terhadap Chen. Namun, mereka memastikan bahwa penyelidikan terhadap kasus ini masih terus berkembang.
