Usulan agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai respons hati-hati dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan partainya masih memerlukan kajian mendalam sebelum mengambil sikap resmi.
Kajian tersebut, menurut Hasto, akan memprioritaskan aspirasi rakyat dan aspek konstitusional. “PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” ujar Hasto di Balikpapan, Senin (8/12/2025), seusai menghadiri Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) DPD PDIP Kalimantan Timur.
Usulan mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebelumnya dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, pada puncak Hari Ulang Tahun ke-61 Golkar, Jumat (5/12/2025). Menanggapi hal ini, Hasto menegaskan kembali amanat konstitusi.
“Konstitusi mengamanatkan bahwa kepala daerah-wakil kepala daerah itu dipilih secara demokratis melalui suatu pemilu yang jurdil (jujur dan adil). Nah, inilah yang kemudian kita akan buka bersama, kita akan kaji, tetapi yang terpenting adalah kemanfaatan bagi peningkatan kualitas demokrasi,” jelas Hasto.
PDIP akan membandingkan secara komprehensif antara sistem pemilihan langsung oleh rakyat dan pemilihan melalui DPRD. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sistem yang paling efektif dalam memperkuat demokrasi serta legitimasi kepemimpinan daerah. Sikap resmi partai mengenai isu krusial ini direncanakan akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang dijadwalkan awal tahun depan.
Kaltim Didesak Ubah Paradigma Pembangunan ke Laut
Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga menyerukan perubahan paradigma pembangunan di Kalimantan Timur. Ia menekankan pentingnya pergeseran fokus dari pembangunan berbasis daratan ke lautan sebagai strategi utama menjaga kelestarian lingkungan.
“Kami tegaskan posisi geopolitik Kalimantan Timur yang membentang di Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II). Ini harus mengubah cara pandang kita, menjadikan laut sebagai halaman depan kita,” ujarnya.
Menurut Hasto, paradigma pembangunan yang terlalu berorientasi pada daratan telah memicu berbagai kerusakan lingkungan, termasuk perusakan hutan dan maraknya penambangan liar. “Perubahan paradigma ini penting. Kalau pandangannya ke darat, yang terjadi adalah perusakan hutan, penambangan liar, dan sebagainya. Maka, kita ingin jadikan laut sebagai jalan masa depan kita,” tegasnya.
Ia mengingatkan kembali pesan politik lingkungan dari para pendiri bangsa seperti Bung Karno dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hasto juga menekankan pentingnya pelajaran dari berbagai bencana alam yang melanda wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Mari kita jaga hutan kita, kita atur tata kelola. Kita kedepankan moratorium izin pengelolaan hutan dan sebagainya,” kata Hasto.
Evaluasi Kinerja Pasca Pemilu 2024 dan Tantangan Politik
Hasto mengungkapkan bahwa DPP PDIP telah menyelesaikan evaluasi kinerja menyeluruh pasca Pemilu 2024. Evaluasi ini juga mencakup analisis terhadap kondisi politik yang ia gambarkan mengalami “anomali”.
“Pemilu kemarin akan terjadi anomali. Anomali adanya pengerahan dana bansos yang luar biasa, kemudian penggunaan aparatur negara, sehingga pemilu tidak lagi demokratis,” ujarnya.
Meskipun dihadapkan pada tantangan tersebut, Hasto menegaskan bahwa PDIP telah menunjukkan pergerakan dan mengambil pelajaran penting. “Tapi kami sudah bergerak. Yang lebih penting adalah kami belajar. Ketika tantangan itu nanti terulang, bagaimana? Jadi, menjawab tantangan, tantangan ambisi kekuasaan seperti itu,” pungkasnya.
