Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas serangkaian aksi teror yang menimpa sejumlah aktivis dan pemengaruh (influencer). Teror ini terjadi setelah mereka melayangkan kritik terhadap penanganan banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera pada akhir November 2025.
“Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui apa motif dan siapa pelakunya,” kata Pigai dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (02/01/2026).
Artikel informatif lainnya tersedia di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Pigai menyampaikan apresiasinya kepada siapa pun, termasuk para pemengaruh, yang telah memanfaatkan hak kebebasan berpendapat untuk menyampaikan kritik. Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari iklim demokrasi yang sehat.
“Saat ini kita menikmati surplus demokrasi, yakni hak berpendapat atas pikiran dan perasaan yang dijamin tanpa adanya protokol lalu lintas. Dalam situasi ini, tidak mungkin institusi, apalagi negara, menghalangi kebebasan tersebut,” tegasnya.
Kendati demikian, Pigai mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan pendapat. Ia menyoroti bahwa kritik yang disampaikan terkadang bergeser menjadi serangan terhadap kehormatan individu maupun institusi. Mureks mencatat bahwa fenomena ini kerap terjadi di ruang publik digital.
Menteri HAM tidak menampik kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan narasi tersebut untuk berpura-pura sebagai korban (playing victim). Tujuannya, kata Pigai, bisa jadi untuk menaikkan jumlah pelanggan dan pengikut media sosial, serta memicu gangguan kehormatan interpersonal. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kehati-hatian agar ruang demokrasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu.
Selain itu, Pigai juga meminta para influencer agar tidak serta-merta membingkai pemerintah sebagai pelaku saat menyampaikan kritik. Ia menjelaskan bahwa hingga kini belum ada pihak yang dapat dipastikan bertanggung jawab atas bencana di wilayah utara Sumatera tanpa melalui penyelidikan aparat penegak hukum.
Pigai menambahkan, kebebasan berpendapat seringkali diiringi dengan praktik penggiringan opini menggunakan logika sesat. Praktik ini meliputi serangan pribadi (ad hominem), manipulasi emosi, generalisasi berlebihan, hingga pengaburan sebab-akibat. Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh pola-pola sesat pikir tersebut dan tetap bersikap rasional serta objektif dalam menilai informasi, khususnya di media sosial.
Terkait penanganan bencana di Sumatera, Pigai menyatakan pemerintah telah menunjukkan keseriusan melalui kerja nyata yang sistematis, masif, dan terencana. Pemerintah, menurutnya, menjalankan dua tahap utama, yaitu tahap tanggap darurat dan tahap pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya pemulihan masyarakat terdampak.
“Semua orang tentu tahu dan telah menyaksikan bahwa hampir setiap minggu Presiden datang ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” pungkas Pigai.
