Pendidikan tinggi kerap disebut sebagai jembatan emas menuju masa depan yang lebih baik. Namun, bagi banyak keluarga di Indonesia, mimpi untuk mengenyam bangku kuliah tidak selalu sejalan dengan realita yang dihadapi. Biaya kuliah yang terus merangkak naik menjadi salah satu tembok penghalang terbesar bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Secara normatif, negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Akan tetapi, dalam praktiknya, akses pendidikan tinggi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Kuliah bukan lagi sekadar soal kemampuan akademik, melainkan juga kemampuan finansial yang harus dipenuhi.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca di Mureks mureks.co.id.
Biaya Kuliah yang Kian Tak Terjangkau
Saat ini, biaya kuliah di Indonesia sangat bervariasi, tergantung pada jenis perguruan tinggi dan jalur masuk yang ditempuh. Di perguruan tinggi negeri (PTN), sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) memang diterapkan untuk menyesuaikan biaya dengan kondisi ekonomi mahasiswa. Namun, menurut Mureks, dalam kenyataannya, banyak mahasiswa yang merasa penetapan UKT belum sepenuhnya adil.
Tidak sedikit kasus mahasiswa dari keluarga menengah ke bawah justru mendapatkan UKT tinggi. Sementara itu, mekanisme banding yang tersedia sering kali rumit dan memakan waktu, sehingga menyulitkan mahasiswa untuk memperjuangkan haknya.
Di sisi lain, perguruan tinggi swasta (PTS) menawarkan kualitas pendidikan yang tidak kalah baik, tetapi dengan biaya yang relatif lebih tinggi. Selain uang pangkal dan biaya semester, mahasiswa juga harus menanggung biaya tambahan. Ini termasuk biaya praktikum, pembelian buku, penelitian, hingga tugas akhir. Akumulasi biaya tersebut membuat kuliah menjadi beban besar, khususnya bagi keluarga dengan penghasilan terbatas.
Beban Ganda Mahasiswa dan Keluarga
Tingginya biaya kuliah sering kali memaksa mahasiswa untuk bekerja sambil menempuh pendidikan. Bagi sebagian orang, hal ini memang melatih kemandirian dan tanggung jawab. Namun, tidak dapat dimungkiri, bekerja sambil kuliah juga membawa konsekuensi serius, seperti kelelahan fisik dan mental, menurunnya fokus belajar, hingga keterlambatan kelulusan.
Di sisi keluarga, orang tua harus mengorbankan banyak hal demi membiayai pendidikan anaknya. Tidak jarang mereka harus berutang, menjual aset berharga, atau menekan kebutuhan hidup sehari-hari secara drastis. Kondisi ini secara gamblang menunjukkan bahwa pendidikan tinggi masih menjadi “barang mahal” yang belum sepenuhnya inklusif bagi semua lapisan masyarakat.
Beasiswa: Solusi yang Belum Merata
Pemerintah sebenarnya telah menyediakan berbagai program beasiswa, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Program ini menjadi harapan besar bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Namun, jumlah penerima beasiswa masih belum sebanding dengan jumlah pendaftar yang membludak.
Selain itu, proses administrasi yang rumit dan keterbatasan kuota membuat banyak calon mahasiswa akhirnya tersingkir dari kesempatan ini. Beasiswa dari pihak swasta dan perguruan tinggi juga tersedia, tetapi sering kali mensyaratkan prestasi akademik yang sangat tinggi atau komitmen tertentu. Akibatnya, beasiswa belum sepenuhnya menjadi solusi menyeluruh atas persoalan mahalnya biaya kuliah.
Dampak Jangka Panjang bagi Generasi Muda
Jika kondisi ini terus dibiarkan, kesenjangan akses pendidikan tinggi akan semakin lebar. Anak-anak dari keluarga mampu akan lebih mudah melanjutkan kuliah, sementara mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu terpaksa mengubur mimpi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkuat ketimpangan sosial dan menghambat mobilitas ekonomi masyarakat.
Lebih dari itu, mahalnya biaya kuliah juga melahirkan stigma bahwa pendidikan tinggi bukan untuk semua orang. Banyak anak muda akhirnya memilih langsung bekerja setelah lulus SMA; bukan karena tidak mampu secara intelektual, melainkan karena tidak sanggup secara finansial.
Perlu Komitmen Bersama untuk Pendidikan Inklusif
Realita biaya kuliah di Indonesia seharusnya menjadi refleksi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan pendidikan yang lebih berpihak pada akses dan keadilan, termasuk evaluasi sistem UKT secara menyeluruh dan perluasan program beasiswa. Perguruan tinggi juga diharapkan lebih transparan dalam penetapan biaya dan tidak menjadikan pendidikan sebagai komoditas semata.
Pendidikan tinggi seharusnya menjadi ruang bagi lahirnya generasi unggul, bukan ladang seleksi berdasarkan kemampuan ekonomi. Selama biaya kuliah masih menjadi tembok tinggi bagi banyak anak muda, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa belum sepenuhnya terwujud.
Pada akhirnya, realita biaya kuliah di Indonesia bukan sekadar soal angka di lembar tagihan, melainkan juga tentang mimpi yang harus dinegosiasikan dengan keadaan. Banyak anak muda memiliki semangat dan kemampuan untuk belajar lebih tinggi, tetapi langkah mereka terhenti bukan karena kurang cerdas, melainkan karena keterbatasan biaya. Pendidikan seharusnya menjadi tangga untuk memperbaiki nasib, bukan justru menjadi tembok yang memisahkan mereka yang mampu dan tidak mampu. Jika akses pendidikan tinggi masih terasa berat bagi sebagian besar generasi muda, yang perlu dibenahi bukan hanya sistemnya, melainkan juga keberpihakan kita sebagai bangsa. Karena masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh siapa yang paling mampu membayar, tetapi oleh siapa yang diberi kesempatan untuk berkembang.
