Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan komitmen pemerintah untuk memperketat pengawasan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra). Pengetatan ini difokuskan pada pemutakhiran data penerima manfaat secara berkala dan berkelanjutan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Menurut Saifullah Yusuf, perbaikan data merupakan fondasi utama agar BLT Kesra dapat tersalurkan tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam proses ini.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
“Pengawasannya lewat perbaikan data dan kami terus-menerus mengundang masyarakat untuk ikut melakukan pemutakhiran. Tanpa keterlibatan masyarakat, data tidak akan pernah benar-benar akurat,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Selasa (30/12/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Mensos usai meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara di Kantor Pos Kebonrojo, Surabaya. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan BLT Kesra disalurkan kepada penerima manfaat yang berhak.
Pengawasan penyaluran BLT Kesra tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga melibatkan masyarakat secara aktif sebagai bagian dari sistem kontrol sosial. Masyarakat dapat menyampaikan masukan dan koreksi melalui berbagai jalur, mulai dari operator desa, pendamping sosial, hingga Dinas Sosial setempat.
Selain jalur administratif, pemerintah juga menyediakan akses digital melalui aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pelaporan.
Di dalam aplikasi Cek Bansos, tersedia fitur “usul dan sanggah” yang memungkinkan warga maupun media mengajukan keberatan jika menemukan penerima BLT Kesra yang dinilai tidak memenuhi kriteria.
“Masyarakat bisa mengusulkan atau menyanggah jika melihat penerima manfaat yang tidak layak. Nanti kami bersama BPS akan melakukan koreksi berdasarkan laporan tersebut,” kata Saifullah Yusuf.
Ia menegaskan bahwa setiap laporan yang masuk akan diverifikasi melalui mekanisme resmi. Proses verifikasi ini melibatkan pemerintah daerah hingga Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menjaga objektivitas data.
Mensos menjelaskan, pemutakhiran data BLT Kesra dilakukan melalui dua jalur. Jalur pertama adalah formal, dimulai dari tingkat desa hingga ke BPS. Jalur kedua berasal dari partisipasi langsung masyarakat yang melaporkan kondisi riil di lapangan.
Kombinasi kedua jalur ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas data penerima bantuan. Dengan pemutakhiran yang dilakukan secara konsisten, pemerintah optimistis akurasi data BLT Kesra akan semakin baik, sehingga kesalahan penyaluran dapat ditekan seminimal mungkin.
Bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses aplikasi atau pendamping sosial, Kementerian Sosial menyediakan alternatif pengaduan melalui Call Center 021-171 yang beroperasi selama 24 jam.
